Ditolak Puskesmas Pakai BPJS untuk Biaya Persalinan, Warga Jember Wadul ke DPRD

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Sukra, warga Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Jember, mengadu ke Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Rabu (4/1/2023).

Dia mengeluh karena saat istrinya melakukan persalinan di Puskesmas Sumberjambe, tetap harus membayar biaya persalinan dan obat-obatan, padahal istrinya memiliki asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Katanya BPJS ini gratis, tepi kenapa saya harus bayar. Saya merasa menjadi warga Jember seperti dibodohi, wong gratis kok suruh bayar," ujar Sukra usai curhat ke DPRD Jember.

Meskipun menggunakan kartu BPJS Kesehatan, Sukra harus membayar uang sebesar Rp1.140.000 untuk biaya persalinan. Selain itu dia juga harus membeli obat-obatan sendiri sekitar Rp 300.000.

Menurutnya pihak Puskesmas selalu berdalih ketersediaan obatnya sudah habis, sehingga pasien BPJS yang berobat harus membeli ke apotek lain.

"Katanya ada anggaran di Pemerintah tetapi kenapa kami masih harus membayar. Kartu BPJS saya aktif. Kami rakyat miskin, masih suruh bayar, masih beli obat," tambah Sukra.

Menurut Sukra, pihak Puskesmas tidak bersedia melakukan klaim BPJS, kata Sukra, karena istrinya tidak memiliki buku kontrol kehamilan.

Menurut Sukra, istrinya tidak memiliki buku kontrol kehamilan karena tidak tahu kalau dalam kondisi hamil.

"Istri saya tidak tahu kalau dia hamil. Saat cek di dokter katanya penyakit biasa atau semacam kelainan," paparnya.

"Saat saya menjelaskan seperti itu, pihak Puskesmas justru mengancam tidak akan mengeluarkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) kalau BPJS-nya ada," urainya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Dhofir Syah mengatakan, ternyata yang dialami Sukra tidak sesuai dengam tagline Bupati Hendy Siswanto.

"Dari apa yang dialami oleh bapak Sukra, tidak sesuai dengan tagline Bupati, kalau Jember pasti keren,,"tanggapnya.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Dengan memanggil kepala Puskesmas Sumberjambe.

"Bahkan seluruh Puskesmas yang ada di kabupaten Jember, karena bisa jadi hal serupa tidak hanya terjadi di Puskesmas Sumberjambe saja," tambah Dhofir.

Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember, Gembong Konsul Alam, khawatir persoalan tersebut dijadikan modus Puskesmas untuk mencari keuntungan dari pasien BPJS kesehatan.

"Karena saat BPJS tersebut diklaimkan oleh Puskesmas, uang yang masuk itu semuanya termasuk uang obat," urainya.

Jika semua pasien BPJS harus beli obat sendiri , tentunya ada keuntungan uang obat yang diperoleh dari Puskemas," paparnya.

Memang kalau satu pasien sangat kecil uangnya tetapi jika hal tersebut dilakukan kepada setiap orang yang punya BPJS Kesehatan, maka akan besar nilainya.

"Anggap satu orang biaya obatnya Rp20.000, kalau pasien BPJSnya 100 orang berapa, kan tinggal kalikan saja," kata Gembong lagi.

Jika memang ternyata kehabisan obat pihak Puskesmas, maka ketika BPJS tersebut telah diklaimkan harus diberikan lagi pada orang yang bersangkutan.

Kepala Puskesmas Sumberjambe Jember Sukron Nanda Firmansyah berdalih tidak pernah menolak untuk melayani pasien apapun.

"Siapa pasien kita selalu terima. Jadi mau ada BPJS non BPJS pasti kita layani dulu. Tidak ada ceritanya kita minta bayar dimuka," katanya melalui saluran telepon.

Terkait masalah klaim pasien BPJS Kesehatan, Sukron mengaku telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada warga yang bersangkutan apakah sudah memenuhi syarat apa belum.

"Untuk klaim BPJS kami tidak ambil keputusan sepihak. Iya, untuk biayanya memang segitu. Memang tidak ada buku KIA-nya tidak pernah periksa sama sekali. Kondisinya datang sudah mau melahirkan. Tapi tidak ada riwayat pemeriksaan sebelumnya," katanya.

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)