KPU Jember Harus Meningkatkan Angka Partisipasi Masyarakat Sebab Masih di bawah Rata-Rata Jatim

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mencatat partisipasi masyarakat Kabupaten Jember pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2020 hanya 58,54 persen.

Padahal angka rata-rata Jawa Timur, untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) sebesar 67,39 persen.

Sementara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, partisipasi masyarakat Kabupaten Jember mencapai 76,05 persen. Sementara di Jawa Timur sudah sebesar 82,32 persen.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai'in mengakui kalau partisipasi masyarakat Jember sejauh ini memang masih di bawah angka rata-rata Jawa Timur.

"Kami selalu berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat untuk Pemilu. Ini adalah tugas bersama, tidak hanya penyelenggara, tetapi juga semua lapisan masyarakat," ujarnya, Kamis (5/1/2023)

Menurutnya, perlu kolaborasi dengan banyak pihak, dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini, supaya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 bisa naik.

"Angka partisipasi kami selalu naik, untuk setiap Pemilu maupun pemilihan-pemilihan yang lain," imbuh Syai'in.

Sebelumnya, Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus turun untuk sosialisasi ke masyarakat.

"Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di kecamatan masing-masing. Jangan sampai partisipasi Pemilu dan Pemilihan lebih rendah dari sebelumnya," imbuhnya.

Strategi yang dapat dilakukan, lanjut Gogot, sosialisasi yang dilakukan oleh PPK, tidak harus pada forum pendidikan Pemilu berbasis anggaran kepada masyarakat. Tetapi bisa juga yang non anggaran.

"Seperti forum warga, forum tahlilan, yasinan itu bisa dimanfaatkan untuk forum sosialisasi. Datangi sekolahan-sekolahan SMA, dengan jadi pembina upacara dan itu nggak butuh duit," paparnya.

Selain itu, kata Gogot, PPK juga harus memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024, bersih. Jangan sampai data orang meninggal dunia masuk juga.

"Masih ada orang meninggal dunia masuk di DPT, ini pasti akan menyumbangkan angka golput, sehingga angka partisipasi masyarakatnya akan rendah," urainya.

"Atau mungkin orang yang pindah dari Jember dan sudah tidak punya hak pilih dimasukkan ke situ, atau mungkin orang yang sudah jadi TNI/Polri dimasukkan ke DPT. Ini pasti segencar apapun sosialisasi, angka partisipasinya tetap rendah," pungkasnya.

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)