Setelah 4 Tahun, Pemkab Jember Akhirnya Raih Opini Laporan Keuangan WTP dari BPK

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akhirnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kabupaten Jember Tahun 2022.

Capaian WTP ini menjadi kabar baik untuk Jember, mengingat kali terakhir meraih opini WTP dari BPK di Tahun 2017.

Laporan hasil pemeriksaan BPK ini diserahkan secara serentak se-Jawa Timur di Kantor BPK RI perwakilan Jatim di Sidoarjo, Kamis (25/5/2023).  Bupati Jember Hendy Siswanto, dan Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut.

"Kabupaten Jember hari ini diberikan kepercayaan. Dari BPK Jatim, kami diberikan status opini WTP setelah menjalani audit pemeriksaan keuangan oleh BPK. Alangkah lamanya kami menunggu mendapatkan ini," ujar Hendy, Jumat (26/5/2023).

Sebagai informasi, Jember tercatat terakhir kali mendapatkan opini WTP pada 2017. Selanjutnya, Jember hanya mampu memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) pada 2018, bahkan mendapat opini disclaimer pada 2019, opini tidak wajar pada 2020, dan kembali opini WDP pada 2021.

"Wajar tanpa pengecualian. Kalimat itu sederhana, tapi sesungguhnya esensinya sangat luar biasa. Didapat atas hasil jajaran Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan amanah rakyat," lanjutnya.

Menurut Hendy, opini WTP menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Jember mampu melaksanakan amanah rakyat dengan menyelenggarakan APBD secara baik.

Baca juga: Madinah Diguyur Hujan, Tak Surutkan Semangat Jemaah Haji Indonesia Salat di Masjid Nabawi

"Terima kasih teman-teman semua, tanpa dukungan seluruh pihak, hal ini tak mungkin terjadi. Wis wayahe Jember bisa dipercaya lagi," tegasnya.

Hendy menegaskan, opini WTP akan berdampak paa investasi dan ekonomi Jember bisa bergerak kencang sehingga bisa memakmurkan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi  menambahkan, opini WTP ini merupakan kado yang sangat istimewa untuk masyarakat Jember. "2017 loh, terakhir Jember dapat WTP dan baru sekarang dapat lagi. Ini merupakan penantian yang sangat lama," paparnya.

Belum lagi, jajaran DPRD Jember selama ini memang memperketat pengawalan. "Saya juga pernah statement, kalau ndak bisa ditindaklanjuti, sampek kiamat ndak bakal WTP," ujarnya. Beruntung, upaya jajaran Pemkab Jember dinilai sangat luar biasa. Alhasil, opini WTP dapat diraih.

Dia juga mengungkapkan sejumlah adanya hal unik saat mengawal persoalan. "Yang paling berkesan adalah yang Rp 107 M itu. Sesuatu yang menurut saya sama sulitnya seperti membangun piramida. Tapi Alhamdulillah sudah terselesaikan," jelasnya.

Baca juga: Ancaman El Nino, BPBD Jember: Antisipasinya Sama dengan 2019

Lebih lanjut berdasar data BPK Jatim, predikat opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, informatif dalam meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan salah satu kriteria utama pemberian dana insentif daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Sri Wahyunik/TribunJatimTimur.com)