KPK Rakor di Jember, Anggota Dewan Bertanya Apa Daerah Peraih WTP Bebas Korupsi?

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (30/5/2024).

Lembaga anti rasuah sengaja menggelar rapat bersama anggota Legislatif Jember, untuk koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Ketika di forum itu, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menanyakan kepada tim KPK, soal predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Daerah (Pemda). Kata dia, apakah itu bisa menjamin tidak adanya korupsi.

"Bagaimana jaminan WTP yang diperoleh pemerintah daerah. Ini dari sudut pandangnya korupsinya bagaimana?" ujarnya dalam forum diskusi itu.

Siswono mengaku sengaja menanyakan hal tersebut, untuk mengkonfirmasi isu yang beredar dugaan jual beli WTP di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar Pemda bisa meraih predikat sempurna hasil laporan anggarannya.

"Ini bagaimana pak? Apakah WTP itu bisa menjamin pemerintah daerah itu bisa bersih dari persoalan korupsi," kata Legislator Fraksi Partai Gerindra ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah 3 KPK RI Wahyudi Narso mengaku tidak bisa berkomentar itu secara gamblang. Sebab pemberian WTP adalah kewenangan BPK.

"Kami tidak bisa berkomentar ke sana, karena itu kewenangan di salah satu lembaga (lain)," tanggapnya.

Namun gambaran besarnya, kata Wahyudi, BPK dalam melakukan audit keuangan Pemda, tidak seluruhnya diperiksa.

"Misalnya ada 100 item, mungkin yang diaudit hanya 50 item. Sementara yang 50 itu di mana," ucapnya.

Wahyudi juga mengatakan, biasanya para auditor BPK hanya memeriksa bagian administrasinya saja,  tidak sampai pada hal-hal yang sifatnya subtansi.

"Jadi apa yang bapak tanyakan, bapak bisa memahami mengenai perkara hukum yang ditangani aparat penegak hukum dan bisa disimpulkan sendiri. Karena itu menyangkut lembaga lain sehingga tidak elok kalau saya berkomentar," tuturnya.

Dia hanya bisa menyarankan, agar seluruh anggota DPRD Jember tidak lengah dengan predikat WTP yang diperoleh Pemda. Sehingga harus tetap melakukan kontrol terhadap pejabat eksekutif.

"Harus benar-benar (dipastikan) tidak ada (korupsinya). Saya kira yang ditanyakan Pak Siswono sudah ada contohnya di beberapa daerah," imbuh Wahyudi.

Baca juga: Dukung dan Bantu Pedagang, Pemkab Arahkan ASN Berbelanja ke Relokasi Pasar Banyuwangi

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)