Pengangguran di Kabupaten Jember Meningkat

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah pengangguran di Kabupaten Jember pada 2023 mencapai 59.716 orang, meningkat dibanding pada 2022 yang mencapai 55.460 orang yang nganggur.

Meningkatnya pengangguran tersebut juga diikuti dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. BPS mencatat, pada 2023 terdapat 1.488.624 orang angkatan kerja. Sementara pada 2022 sebanyak 1.360.361
orang.

Dari sisi perspektif gender pengangguran di Jember didominasi laki-laki dengan persentase 54,97 persen. Sementara perempuan 45,03 persen.

Baca juga: Jasad Bayi Ditemukan Membusuk Dalam Tas di Sungai Desa Jimbe Blitar

BPS juga menyebut penganggur tersebut masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMK sebanyak 26,65 persen, SMA sebanyak 19,52 persen sementara SMP sebanyak 21,28 persen.

Sementara untuk pengangguran di Jember 2023 dengan pendidikan tamatan/tidak lulus Sekolah Dasar (SD) persentase 25,16 persen. Untuk tamatan perguruan tinggi kisaran 7,39 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember, Suprihandoko, mengungkapkan naiknya jumlah pengangguran tersebut diikuti dengan angka harapan hidup dan penduduk usia produktif.

"Artinya orang diprediksi akan meninggal ternyata masih hidup, sehingga lansia yang sudah tidak produktif itu masuk pada angka pengangguran," ujarnya, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya definisi pengangguran sendiri juga masih jadi perdebatan. Sebab dalam aturan orang dapat dikatakan tidak menganggur adalah mereka yang mendapatkan upah.

"Tapi faktanya ibu rumah tangga yang tidak menerima gaji itu juga masuk pengangguran. Menurut saya secara pribadi itu tidak tepat," kata Supri.

Baca juga: Potongan 10 Persen Insentif Pegawai Sudah Terjadi Sebelum Terdakwa Menjabat

Namun, kata Supri, Pemkab Jember tetap mengupayakan puluhan ribu pengangguran tersebut tetap bisa masuk di bursa kerja, dengan menggandeng banyak lembaga pelatihan.

Menurutnya Pemkab telah bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Disnaker Transmigrasi Jawa Timur , FKJP (Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan) Jawa Timur dan Jember, KPP Pratama Jember dan Hilsi(Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia).

Hal itu dilakukan, kata dia, karena selama ini perusahaan ketika mencari tenaga kerja tidak lewat Disnaker Jember. Tetapi lewat FKJP dan Hilsi sebagai lembaga profesional diluar pemerintah.

"Sekarang telah bekerja sama dengan kami. Akhirnya angka lowongan kerja yang dibutuhkan baik lokal, antar daerah maupun di luar negeri itu ketemu, sehingga saya tidak terlalu kaget dengan angka BPS yang menunjukan 59 ribu pengangguran terbuka itu," kata Supri.

Baca juga: Siaran Indosiar! Link Live Stream Semifinal Copa America 2024 Argentina Vs Kanada, Mulai Rabu Pagi

Dia mengakui angka pengangguran masih didominasi lulusan SMK, sehingga Disnaker Jember terus mencoba menguatkan bursa kerja khusus di lembaga pendidikan tersebut.

"Untuk memastikan semua SMK di Kabupaten Jember memiliki bursa kerja khusus dan memastikan lulusan SMK itu langsung kerja bukan mencari kerja," paparnya.

Dia mengakui memang untuk menyiapkan tenaga kerja berkompetensi butuh biaya yang besar, sehingga diperlukan keterlibatan perusahaan pemberi kerja untuk pendanaanya.

"Alhamdulilah kami didukung FKJP dan Kantor Pajak KPP Pratama untuk mempelajari tentang super tax deduction. Atau pengurangan setoran pajak penghasilan bruto oleh perusahaan, apabila perusahaan melakukan pelatihan terhadap sumber daya lokal," kata Supri.

Melalui langkah itu, kata dia. para lulusan SMK akan bisa masuk bursa kerja setelah mendapatkan pelatihan profesional dari perusahaan pemberi kerja.

"Dengan biaya dari perusahaan. Setelah itu dilaporkan ke Disnaker, lalu Disnaker akan melaporkan ke kantor pajak, sehingga perusahaan ini akan dapat bonus berupa pengurangan pembayaran pajak hingga 200 persen, dari total pembiayaan yang dikeluarkan selama memberi pelatihan terhadap calon pekerja," urai Supri.

Supri menilai itu adalah strategi jitu dalam upaya menyiapkan tenaga kerja profesional tanpa dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab ditanggung sepenuhnya oleh investor.
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)