Tahun Pilkada, Dibutuhkan Pj Bupati Pasuruan Bisa Jaga Jarak Dengan Kepentingan Politik

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Gelombang dukungan untuk Andriyanto kembali menjabat sebagai Pj Bupati Pasuruan terus berdatangan. Selain dari kalangan politisi, sejumlah kalangan civil society pun juga memberi dukungan untuk Andriyanto.

Misalnya saja, Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA). Kepada TribunJatimTimur.com, Lujeng Sudarto, Direktur PUSAKA menyampaikan, sosok kepemimpinan seperti Andriyanto ini yang dibutuhkan di Kabupaten Pasuruan.

"Karena tahun ini ada Pilkada Pasuruan, maka dibutuhkan sosok Pj bupati yang bisa menjaga jarak dari semua calon yang akan running dan kekuatan partai politik," kata Lujeng, sapaan akrabnya, Jumat (9/8/2024).

Praktis, kata Lujeng, siapapun yang duduk di kursi Pj Bupati Pasuruan nanti, harus bisa membawa birokrasi Kabupaten Pasuruan yang benar - benar netral, tidak memihak ataupun justru mendukung salah satu pasangan calon. 

"Sangat tidak elok, kalau Pj Bupati Pasuruan nanti justru ikut terlibat dalam mengerahkan ataupun mengarahkan dukungan - dukungan untuk kepentingan politik pragmatis," sambung Lujeng.

Dia menilai, Andriyanto yang bisa menjalankan skema itu, dan berhasil membuktikkan bahwa dirinya bisa membawa birokrasi yang netral dan tidak terlibat kepentingan politik. Lujeng menyebut, itu terlihat dalam Pilpres dan Pemilu kemarin. 

"Pj nanti benar-benar harus bisa menjaga netralitas ASN agar tidak menggunakan jabatannya, kewenangannya untuk ikut terlibat kepentingan politik pasangan calon tertentu," tegasnya.

Baca juga: Melalui Audiensi dengan LIRA, Pj Bupati Probolinggo Tandatangan MoU Berantas Mafia Pupuk

Maka, ia mengingatkan siapapun, baik itu fraksi-fraksi di DPRD atau lainnya jangan mencoba-coba menarik Pj Bupati dan ASN untuk memuluskan dan melancarkan kepentingan politik dalam Pilkada Pasuruan.

"Kalau itu yang terjadi, maka patut diragukan sisi kenegarawan mereka. Maka, sekali lagi, saya ingatkan jangan jadikan momentuk pergantian pj untuk melayani kepentingan politik golongan," ujarnya.

Lujeng juga mengingatkan para Aparat Penegak Hukum (APH) di Pasuruan agar tidak mudah dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan politik yang pragmatis dan oportunis. Jangan sampai itu terjadi.

"Jika memang itu yang akan terjadi, maka PUSAKA siap membuat gerakan civil society yang akan mengontrol kerja-kerja APH ataupun ASN yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu mendatang," pungkas dia. 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)