Waspada Hidrometeorologi, Pjs Bupati Imam Sebut Jember Lengkap Ancaman Bencananya

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersiap melakukan mitigasi ancaman bencana hidrometeorologi memasuki musim penghujan.

Baca juga: Potensi Persib Bandung Gerilya di Bursa Transfer, Kantongi 1 Nama, 3 Opsi Bek Lokal Muncul

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jember Imam Hidayat menyebut hal ini dilakukan karena ancaman bencana di Bumi Pandalungan sudah sangat lengkap.

"Jember ini lengkap potensi bencananya. Tetapi saya sudah menyampaikan kepada BPBD untuk segera melakukan pemanasan menghadapi (bencana itu)," ujarnya, Selasa (19/11/2024).

Selain ancaman hidrometeorologi, BPBD Jember juga melakukan mitigasi bencana ancaman megathrust di Pantai Selatan Jawa.

"Sebelumnya BPBD telah memaparkan simulasi penanggulangan bencana Megathrust dan di situ juga disinggung soal bencana lain, termasuk bencana hidrometeorologi," kata Imam.

Namun paling terpenting untuk menghadapi bencana tersebut, kata Imam, adalah kesadaran masyarakat Jember.

Baca juga: Debat Pilkada Bondowoso: Paslon Ditanyai Komitmen Kebijakan Geothermal dan Peningkatan PAD

"Bagaimana masyarakat sendiri mulai memitigasi ancaman bencana di daerahnya. Kalau saya melihat, masyarakat sudah paham daerah mana yang jadi langganan bencana," ulasnya.

Sementara, Anggota DPRD Jember Khurul Fatoni mengakui Pemkab Jember sudah meminta DPRD Jember segera Mengesahkan Raperda tentang Kebencanaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tahun 2025.

Namun mekanisme pengelolaan anggaran yang berasal dari CSR (Corporate Social Responsibility). Katanya, belum pernah disinggung dalam rumusan R-APBD 2025 untuk penanganan bencana.

Baca juga: Kerahkan 2.500 PTPS di Pilkada Lumajang, Bawaslu Minta Petugas Jaga Kesehatan

"Kami menilai hal ini merupakan tidak adanya kepekaan pemkab Jember untuk penanganan hal-hal yang mendesak bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat," tanggapnya.

Mengingat pengalaman yang pernah terjadi, kata Toni, Pemkab Jember selalu kewalahan ketika terjadi bencana. Bahkan dalih klasik yang sering digunakan karena tidak punya cukup anggaran.

"Setiap ada kejadian bencana baik fisik maupun sosial. Pemkab tidak bisa menangani secara langsung dengan alasan klasiknya adalah tidak cukup anggaran. Hal itu karena CSR belum pernah di berdayakan secara tepat," ucap Legislator Fraksi Partai Nasdem ini.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)