Ditengarai Banyak Titipan, Pemkab Situbondo Verifikasi Ulang Penerima Insentif Guru Ngaji

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Situbondo - Menindaklanjuti dugaan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian insentif bagi guru ngaji dan minggu, Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo memanggil 136 petugas operator desa dan kecamatan. 

Langkah ini bertujuan untuk memastikan validitas data penerima dan melakukan verifikasi ulang terhadap program yang didanai dari APBD tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan, sejumlah operator mengungkapkan adanya dugaan titipan dan intervensi dalam pencatatan penerima insentif. Hal ini memicu perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi IV DPRD Situbondo.

Baca juga: Sejumlah Warga Maesan Bondowoso Mulai Puasa Hari Ini

Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H. Muhammad Badri, menegaskan pentingnya verifikasi data penerima insentif agar sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Ia juga mengingatkan seluruh operator untuk memastikan pendataan dilakukan secara akurat dan transparan.

"Data awal harus menjadi acuan dalam proses verifikasi. Oleh karena itu, semua operator yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan harus benar-benar mengikuti juknis," ujar Badri.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat juknis akan direvisi untuk menyesuaikan dengan berbagai masukan dari lapangan. Salah satu perubahan yang dipertimbangkan adalah jumlah minimal santri bagi setiap guru ngaji penerima insentif.

"Misalnya, jika ada guru ngaji yang membimbing lebih dari 15 santri, maka dua orang guru ngaji bisa mendapatkan insentif. Namun, jika santrinya hanya dua orang, maka ini tidak sesuai dengan juknis yang menetapkan batas minimal lima santri," jelasnya.

Baca juga: Tradisi Padusan di Gresik, Merawat Warisan Spiritual Menjelang Ramadan

Badri juga tidak membantah adanya laporan dari operator terkait dugaan "data titipan" dalam daftar penerima insentif. Ia menilai perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Memang benar ada yang menyebutkan adanya ‘data langit’ atau nama-nama yang diduga tidak memenuhi kriteria. Namun, analisis mengenai jumlah pasti penerima yang tidak tepat sasaran masih perlu dikaji lebih lanjut," katanya.

Untuk meningkatkan transparansi, Dinas Pendidikan Situbondo akan menerjunkan tim eksternal guna mendampingi operator desa dalam proses verifikasi dan validasi data (verval). Tim ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh data yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Situbondo, Ratna Koba Susanti, menegaskan bahwa pemanggilan operator desa bertujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat terkait data penerima insentif. Menurutnya, revisi juknis yang akan dilakukan nantinya bertujuan agar program ini lebih fleksibel namun tetap sesuai aturan.

Baca juga: Polres Blitar Kota Larang Ronda Keliling Pakai Sound System saat Ramadan 2025

"Misalnya, jika santrinya hanya tiga orang, maka tetap harus mengikuti ketentuan juknis yang menetapkan minimal lima santri untuk memenuhi syarat menerima insentif," ujarnya.

Selain itu, pihaknya berencana menambahkan persyaratan baru dalam aplikasi pendaftaran, yaitu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga (KK). Dengan demikian, validasi data dapat lebih akurat dan transparan.

"Sebagai contoh, jika ada 15 santri, maka suami istri bisa sama-sama menjadi guru ngaji dan menerima insentif. Namun, jika santrinya hanya tiga orang, maka pengajuan akan otomatis tertolak," jelasnya.

Ratna berharap, dengan melibatkan tim eksternal dan memperbarui juknis, data penerima insentif bisa semakin valid dan akurat.

"Ini berkaitan dengan dana negara, sehingga harus dikelola dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab," tambahnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Izi Hartono/TribunJatimTimur.com)