Optimisme Ketua DPRD Membangun Bondowoso di Tengah Efisiensi dan Sanksi Anggaran

Tapi kemudian kondisi 2025, saya memahami Bupati kita ini kan baru 2 bulan dilantik. Tapi APBD 2025, itu bukan disusun oleh bupati yang sekarang. RKPD 2025 itu disusun pada Maret 2024, pertengahan tahun disusun KUPPAS, akhir tahun November 2024 baru dibahas dan disetujui DPRD. Maka APBD 2025 itu produk pemerintahan sebelumnya. Tapi kita tak bisa saling menyalahkan, karena pemerintahan itu bukan orangnya. 

Tapi institusinya.Kendalanya, ada SE Mendagri, Keputusan MK, Inpres. Ini harus kita patuhi, dimana Semua kabupaten di seluruh Indonesa harus melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi tak sembarang efisiensi bagaimana bisa tepat sasaran. 

Bondowoso, dengan efisiensi ini tentu beberapa program yang sudah ditetapkan pada November 2024 tak bisa dilaksanakan.

Baca juga: Rating Pemain Inter Milan Usai Dihajar AC Milan di Coppa Italia, Impian Treble Pupus Seketika

Bondowoso DAU  untuk jalan, juga tak bisa dilaksanakan senilai Rp 65 milliar. Belum lagi Bondowoso, terkena sanksi tak dapat DAK infrastruktur pariwisata. Kenapa disanksi? Karena DAK infrastruktur jalan tahun 2022 & 2023 tak dilaksanakan.Ini sudah ada, efisiensi, sanksi DAK. 

Belum lagi, kesalahan perencanaan untuk APBD 2025. Kesalahan perencanaan dimaksud, eksekutif mengasumsikan Silpa 2024 yang bisa dibelanjakan lagi tahum 2025 yakni mencapai Rp 140 milliar. 

Faktanya hanya masuk Rp 64 milliar. Maka sudah bisa dipastikan di tahun 2025 ada program yang sudah direncanakan senilai Rp 76 milliar tak bisa dilaksanakan. Gara-gara tak ada uangnya.

Dalam situaisi yang "sesak nafas" apa yang harus dilakukan?

Itulah kemudian kami, DPRD khususnya badan anggaran tentu punya tanggung jawab. Itulah kemudian, kita buka kembali, kota evaluasi kembali, lalu kemudian kita melakukan penggeseran. Antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran.

Sehingga dialihkan ke skala prioritas, yang ditanyakan rakyat pembangunan jalan, itu tetap jadi prioritas dengan menggeser beberapa kegiatan. InsyAllah, meskipun tidak 100 persen, mungkin di 70 atau 80 persen bisa kita  tetap kita laksanakan.

Satu Daerah itu diharapkan tidak bergantung pada keuangan pusat, dengan memperkuat PADnya. Di Bondowoso sebenarnya, potensi apa yang bisa meningkatkan PAD?

Di DPRD sebenarnya sekarang membentuk Pansus PAD per Februari - hasil produk anggota DPRD yang baru. Artinya masih banyak potensi PAD yang harus dioptimalkan. Seperti, penerimaan pajak hotel dan restoran.

Kita objek wisata unggulan, Kawah Ijen. Tentu banyak wisatawan datang ke Bondowoso. Apalagi setelah dinobatkan sebagai Unesco Global Geopark. Maka otomatis, pajak hotel dan restoran harus naik. Ini antralain yang kami gali.

Tetapi bulan nominalnya, namun ekstensifikasi terhadap sumber PAD terutama di sektor pariwisata. Kita ingin Bondowoso ini dibangun tak hanya oleh masyarakat Bondowos, tapi juga dari luar Bondowoso yakni melalui sektor pariwisata.

Khusus Ijen, apa yang harus dilakukan? Apalagi Ijen juga dikelola Banyuwangi, meski di luar dikenal Banyuwangi?

Yang pertama, wisatawan tak pernah tanya bumi yang saya injak ini masuk kabupaten mana. Silahkan Banyuwangi, promosikan. Tetapi disaat ada di wilayah Bondowoso, kan wajib membayar retribusi ke Bondowoso.