Tingginya Silpa dan Buruknya Pelayanan PDAM, DPRD Soroti Kinerja Pj Bupati Probolinggo

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Probolinggo - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemkab Probolinggo saat dijabat Penjabat (Pj) Bupati, Ugas Irwanto.

Dalam sidang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai masih banyak catatan yang perlu menjadi perhatian, meskipun Pemkab berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 tahun berturut-turut.

Baca juga: Potensi 1 Bintang Bakal Diperkenalkan Persib Bandung, 1 Bocoran Muncul, 1 Nama Lain Nyusul?

Juru bicara Fraksi PPP, Umil Sulistyo Ningsih, menyatakan bahwa capaian WTP tidak serta-merta mencerminkan pengelolaan anggaran yang sepenuhnya baik. Ia menyoroti adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp173 miliar.

"Kami mengapresiasi capaian WTP itu, namun dengan capaian tersebut tidak menjamin seluruh pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik," ujar Umil dalam rapat paripurna, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya besarnya SILPA menunjukkan anggaran yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, padahal dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk sektor prioritas seperti perbaikan infrastruktur.

"Daya serap anggaran yang hanya mencapai sekitar 40 persen menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memaksimalkan anggaran untuk kepentingan publik. Ini berdampak langsung pada keterlambatan pelayanan dan pembangunan," tambahnya.

Baca juga: Idul Adha 2025, Presiden Prabowo Salurkan 39 Sapi Kurban untuk Jawa Timur

Sorotan serupa datang dari Fraksi PDI Perjuangan yang fokus pada buruknya pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo. Fraksi ini bahkan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan manajemen perusahaan pelat merah tersebut.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat, mengungkapkan bahwa banyak pelanggan PDAM mengeluhkan layanan distribusi air bersih, terutama di wilayah Kecamatan Banyuanyar dan Tegalsiwalan.

“Di beberapa daerah, air bersih kadang hanya mengalir sehari lalu mati hingga 10 hari. Ini realita yang terjadi di lapangan,” ungkap Arief.

Baca juga: Khofifah Indar Parawansa : Idul Adha, Ketaqwaan dan Birrul Walidain

Selain masalah pelayanan, Arief juga menyoroti laporan keuangan PDAM yang menunjukkan kerugian hingga Rp3 miliar pada akhir tahun 2023. Hal ini memperkuat alasan fraksinya untuk meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap PDAM.

“Perlu audit kinerja, bukan hanya untuk mencari akar persoalan, tapi juga sebagai bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun sistem pelayanan. Ini bukan soal siapa yang menjabat direktur, tapi soal apakah pelayanan publik membaik atau tidak,” tegasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Ahsan Faradisi/TribunJatimTimur.com)