PAD Murni Trenggalek Hanya Digunakan untuk Tambahan Pendapatan ASN

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Trenggalek – Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek tahun 2024 menunjukkan dominasi alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Dari total APBD senilai Rp 1,9 triliun, lebih dari setengahnya digunakan untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni Trenggalek 2024 tidak bisa menutupi kebutuhan untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto. Ia mengungkapkan bahwa porsi belanja pegawai mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Ditinggal Ngopi, Puskesmas Kwanyar Bangkalan Kosong, Keluarga Pasien Bingung Cari Obat

“PAD murni Kabupaten Trenggalek di tahun 2024 tidak mampu menutupi kebutuhan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang nilainya lebih dari Rp 110 miliar,” ujar Mugianto, yang akrab disapa Obeng, pada Jumat (20/6/2025).

Dari total realisasi PAD sebesar Rp 281 miliar, sebagian besar—yakni Rp 172 miliar—bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit daerah dan 22 puskesmas yang ada di Trenggalek. Sementara PAD murni yang bisa langsung dikelola oleh pemerintah daerah hanya sebesar Rp 109 miliar.

Baca juga: 10 Orang Diamankan dalam Demo RUU ODOL di Blitar, Polisi Temukan Sajam dan Indikasi Narkoba

“Angka Rp 109 miliar itu langsung habis untuk membayar TPP ASN. Artinya, PAD murni kita belum bisa dimanfaatkan optimal untuk pembangunan atau kegiatan lain,” jelas politisi dari Partai Demokrat itu.

Obeng menambahkan, target PAD Trenggalek pada tahun ini sebenarnya ditetapkan sebesar Rp 293 miliar. Namun, capaian hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp 281 miliar, atau belum memenuhi target yang direncanakan.

Ia juga menekankan dana dari BLUD bersifat mandiri dan penggunaannya terbatas untuk operasional masing-masing unit layanan kesehatan, sehingga tidak bisa diintegrasikan ke dalam APBD sebagai dana belanja umum.

“BLUD itu otonom. Anggarannya tidak bisa ditarik ke APBD. Mereka gunakan sendiri untuk kebutuhan rumah sakit dan puskesmas,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Khofifah Indar Parawansa Cuti Hadiri Wisuda Putra di China, Emil Dardak Jabat Plt

Dengan kondisi fiskal yang demikian, Obeng mendorong pemerintah daerah agar serius mengevaluasi dan mencari strategi untuk meningkatkan PAD murni. 

Ia mengingatkan pentingnya kebijakan efisiensi dan optimalisasi sumber pendapatan lain agar APBD tidak hanya habis untuk membiayai gaji pegawai.

“Kami mendorong agar ke depan pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD murni agar tidak seluruhnya terserap hanya untuk belanja pegawai,” pungkasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)