Puluhan Mahasiswa GMNI Jember Demo di DPRD, Desak Presiden Copot Kapolri Listyo Sigit

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember, menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (9/9/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka menilai kepolisian gagal menegakkan prinsip kemanusiaan dan menuntut reformasi institusi Polri secara menyeluruh.

"Ini adalah bentuk konsistensi kami menyuarakan amarah masyarakat Jember. Ini juga kali kedua kami turun menyampaikan beberapa tuntutan," ujar Ketua GMNI Jember, Abdul Aziz Alfarzi.

Baca juga: Dari Demo Ricuh dan Penyerangan Polres Blitar, Polisi Temukan Ladang Ganja, Sita 800 Batang Ganja

Aziz menyampaikan aksi ini juga menuntut pembebasan ratusan demonstran yang masih ditahan di Jakarta dan Surabaya.

"Bebaskan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak," tegasnya.

GMNI Jember juga menuntut pengusutan tuntas terhadap kasus dugaan pembunuhan massa aksi serta meminta agar seluruh pelaku kekerasan, baik di lapangan maupun pemberi instruksi, segera diadili.

Baca juga: Demo Ricuh di 6 Kabupaten Jatim, Polisi Tangkap 580 Orang Kerugian Capai Ratusan Miliar

Kritik terhadap DPR dan Partai Politik

Dalam orasinya, massa juga menyinggung transparansi anggaran DPR. Mereka mendesak agar anggaran lembaga legislatif dipublikasikan secara rinci, mulai dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang diterima anggota dewan.

"Perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, serta lakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik," kata Aziz.

Baca juga: Demo Kediri Ricuh, Polisi Tangkap 123 Orang Mayoritas Masih Pelajar

Selain itu, GMNI Jember juga meminta DPR RI dan DPRD Jember untuk mengesahkan kebijakan progresif yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Tak hanya Polri dan DPR, mahasiswa juga menyoroti peran TNI dalam kehidupan sipil. Aziz menilai keberadaan oknum yang diduga provokator dengan identitas intelijen dalam aksi massa semakin memperkuat desakan agar TNI kembali ke barak.

"Kembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Fakta adanya penyusup dengan identitas militer dalam aksi menjadi bukti bahwa TNI tidak boleh mencampuri urusan sipil," ujarnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)