Golkar Pasuruan Bergolak, Tiba-Tiba Banyak Pengurus Dirombak dan Di-Plt-kan, Kader Berontak

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan bergejolak. Tanpa pemberitahuan atau sosialisasi,  banyak pengurus yang menjadi pelaksana tugas (Plt) membuat kader memberontak.

Satu per satu nama pengurus Partai Golkar Pasuruan berganti status menjadi Plt.

Bahkan Ketua Golkar Pasuruan, Rias Judikari Drastika digeser secara mendadak. Tampuk pimpinan kini dipegang M. Syaifullah, yang mulai bertugas sejak 18 Oktober 2025 sehari setelah masa jabatan Rias berakhir.

Bahkan tak hanya di pucuk pimpinan, hampir seluruh struktur tersapu perubahan.

Baca juga: Ribuan Santri dan Jemaah Larut dalam Lirboyo Bersholawat 2025, Dihadiri Tokoh dan Ulama

Salah satunya Nik Sugiharti menjabat Plt Sekretaris, menggantikan Mahdi Haris.

Yuni Kusuma dipercaya sebagai Plt Bendahara menggantikan Rita Wahyulillah. 

Perombakan juga bahkan disebut menyentuh lebih dari 75 persen pengurus DPD Golkar Kabupaten Pasuruan.

Langkah sepihak ini memantik riuh di internal partai berlambang beringin.

Baca juga: Resmi Tersangka Korupsi Sosperda, Malam Ini Wakil Ketua DPRD Jember dan Mantan Istri Ditahan 

Sejumlah kader menyebut perubahan itu ganjil dan dinilai menabrak Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 02/DPP/Golkar/IV/2025, yang menjadi dasar sah penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda).

Dalam aturan itu masa jabatan pengurus yang berakhir seharusnya diperpanjang otomatis hingga Musda terselenggara, tanpa perlu pembaruan SK.

Baca juga: BREAKING NEWS: Dikenal Harmonis dan Berada, Suami Bunuh Istri di Banyuwangi 

Penggantian dengan Plt hanya dapat dilakukan bila ada pelanggaran berat atau pimpinan berhalangan tetap. Dua syarat itu, kata para kader, tak terjadi di Pasuruan.

Ketua Kosgoro Kabupaten Pasuruan Wahyudi mengatakan, langkah ini sebagai penodaan politik yang paling memprihatinkan.

“Dalam AD/ART dan Juklak Nomor 2 sudah jelas dan clear. Tapi tiba-tiba diubah tanpa pemberitahuan resmi. Saya anggap ini preseden buruk bagi Partai Golkar sendiri,” katanya, Selasa (21/10/2025).

Dia menyebut DPD Kabupaten Pasuruan sebenarnya sudah dua kali mengajukan usulan Musda ke tingkat provinsi dan pusat.

Usulan pertama 1 September untuk pelaksanaan 28 September, namun tak direspons. Usulan kedua diajukan untuk 25 Oktober, juga tanpa jawaban. Lalu tiba-tiba semua diganti Plt.

“Pertanyaannya sederhana, apakah pengurus lama melanggar aturan? Tidak. Apakah mereka berhalangan tetap? Tidak. Maka mengganti mereka dengan Plt jelas menyalahi juklak,” tambahnya.

Baca juga: Peringati HUT ke-61, Golkar Pasuruan Berbagi pada Anak Yatim dan Ojol 

Nada lebih keras datang dari Nasih Nizar, mantan Wakil Ketua Bidang Keagamaan DPD Golkar.

Menurutnya penonaktifan pengurus lama secara sepihak itu sebagai ghasab mengambil hak orang lain secara dzalim, yang dalam hukum Islam termasuk dosa besar.

“Kalau penunjukan Plt dilakukan dengan cara seperti ini, maka semua kebijakan yang lahir darinya tidak sah secara moral dan agama,” tambahnya.

Dia juga mendengar perubahan serupa juga terjadi di delapan daerah lain di Jawa Timur.

“Kalau DPD Provinsi tetap memaksa menunjuk Plt tanpa dasar yang sah, maka haram bagi kader untuk mendukung kebijakan yang diambil dari hasil penunjukan itu,” katanya.

Keganjilan serupa diungkap oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Pasuruan, Udik Djanuantoro.

Udik menyebut, hingga kini pihaknya belum menerima SK peralihan pengurus.

Baca juga: Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Medical Chek Up di RSUD Bangil

“Bu Ketua (Rias) dihubungi Pak Syaifullah lewat telepon  18 Oktober. Diberitahu kalau sejak hari itu posisinya sudah diganti. Tidak ada surat, tidak ada rapat, tidak ada sosialisasi,” ucap Udik.

Udik menambahkan, Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang menjunjung etika organisasi.

“Minimal kalau ada pergantian, dilakukan dengan komunikasi. Ini tiba-tiba ada undangan HUT Golkar dari pengurus baru, padahal SK pun belum kami terima,” urainya

M. Syaifullah, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan mengatakan hanya menjalankan amanah yang diberikan pimpinan partai untuk menahkodai DPD Golkar Pasuruan sementara waktu.

Baca juga: Pasuruan Raya Teguhkan Komitmen Damai, Tandatangani Petisi Kesepakatan Bersama

“Saya mulai aktif sejak 18 Oktober. Soal Musda, sedang kami persiapkan. Mohon doa dan dukungannya,” ujarnya singkat.

Kepengurusan baru pun langsung bergerak dengan menggelar HUT ke-61 Partai Golkar, diisi santunan anak yatim, bakti sosial bagi ojek online, dan tabur bunga di makam pahlawan.

(TribunJatimTimur.com)