Luas Panen Padi di Jember Pada 2022 Berkurang 5,54 Ribu Hektare, DPRD Pertanyakan LKPJ Bupati

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Badan Pusat Statistik (BPS) Jember merilis estimasi luasan panen padi di Kabupaten Jember tahun 2022 menurun sebanyak 4,47 persen atau 5,54 ribu hektare.

Data yang diterbitkan pada 3 April 2023 oleh BPS Jember, menyebut tahun 2021 luas penen padi di Bumi Pandalungan sebesar 124, 03 ribu hektare. Sementara pada tahun 2022 turun jadi 118, 49 ribu hektare.

Selain itu BPS memprediksi kenaikan luasan penen untuk Januari-April 2023 akan meningkat sebesar 1,79 ribu hektare atau 2,21 persen, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Data Luas penen padi ini justru berbanding terbalik,dengan yang tercatat dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jember 2022.

Di LKPJ tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember mengklaim luasan panen tanaman padi  pada tahun 2022 meningkat, hingga mencapai 161.004 ribu hektare, dengan perolehan 983.663 ton.

Baca juga: Gelar Khotmil Quran bersama Para Hafidzah, Bupati Ipuk: Semoga Semakin Berkah

Sementara pada tahun 2021, luasan panen tanaman padi di Jember hanya 157.596 ribu hektare dengan perolehan 961.997 ton.

Menanggapi perbedaan data tersebut, Sekertaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember David Handoko Seto mengaku curiga dan janggal sejak awal dengan data yang dituangkan dalam LKPJ Bupati 2022.

"Memang banyak sekali data-data yang patut dipertanyakan, khusunya masalah lahan pertanian berkelanjutan. Data BPS menyebut ada penurunan,  sementara di LKPJ justru terjadi kenaikan, ini kan aneh," ujarnya, Jumat (7/4/2023)

Menurutnya dari hasil rapat Panitia khusus DPRD, memang banyak data di LKPJ Bupati Jember 2022 tidak sesuai. Khususnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Serahkan SK Kepala SD dan SMP, Bupati Ipuk Ingatkan Masalah Anak Putus dan Bullying

"DI LKPJ seakan-akan penggunaan APBD sesuai harapan. Tetapi faktanya ketika kami mengundang stakeholder kemarin, banyak kepincangan kepincangan dalam penggunaan APBD yang berpihak kepada rakyat secara utuh," urai David.

Dari temuan data ini, David akan memasukan data BPS tersebut dalam rekomendasi terhadap LKPJ tersebut, agar Bupati Jember Hendy Siswanto dapat menggunakan APBD sesuai perencanaan.

"Bukan sesuai keinginan. Karena perencanaan yang baik, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitu juga perencanaan, seringkali Pemkab Jember tidak melihat kemampuan pelaksanaannya  dari rencana itu sendiri " imbuh Legislator DPRD Jember Fraksi  Partai Nasdem ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Imam Sudarmaji saat di konfirmasi melalui saluran lewat whatsapp tidak direspon. Bahkan. Pesan singkat dari media sosial tersebut juga belum direspon.