Dua Tahun Tak Kunjung Diangkat PPPK, Perwakilan Guru Honorer di Situbondo Wadul ke DPRD

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Situbondo - Perwakilan guru honorer prioritas satu yang berhasil melewati Passing Grade mengadukan nasib mereka ke DPRD Situbondo.

Mereka menemui wakil rakyat di Komisi I untuk mengungkapkan kekecewaan mereka atas ketidakjelasan pengangkatan ratusan guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Situbondo.

Meskipun sekitar 320 guru honorer telah berhasil lolos Passing Grade pada tahun 2021, namun hingga tahun 2023, belum ada kejelasan terkait pengangkatan mereka.

Baca juga: Konsumsi Narkoba, Anggota Polres Lumajang Dipecat

Koordinator perwakilan guru honorer, Riski Atika, menyatakan mereka mendatangi DPRD untuk memperjuangkan nasib para guru honorer yang telah lulus Passing Grade pada tahun 2021, namun hingga saat ini belum ada penempatan.

"Kami berusaha dan berjuang agar teman-teman yang telah lulus Passing Grade sebanyak 320 orang dapat ditempatkan di Situbondo," ujar Riski.

Dia menambahkan bahwa selama ini para guru honorer telah berjuang dan mengunjungi DPRD, Bupati, Wakil Bupati, serta BKSDM dan Dinas Pendidikan, namun hingga kini belum ada hasil yang diperoleh.

"Alasan kami tidak diangkat adalah karena tidak ada dana alokasi, padahal dana dari pusat telah disediakan. Namun, saya tidak tahu mengapa hal ini terjadi," ungkapnya.

Baca juga: 3 Shio yang Diramal Akan Jadi Bos Besar, Bakal Terima Keuntungan Melimpah

Riski berharap agar 320 guru honorer yang telah lolos Passing Grade dapat diangkat sebagai PPPK di Kabupaten Situbondo.

"Kami berharap semua teman kami dapat diangkat," tambahnya.

Dalam konfirmasi terpisah, Ketua DPRD Situbondo, Hadi Priyanto, mengatakan perwakilan guru honorer yang telah lolos Passing Grade telah menyampaikan aspirasinya kepada Komisi I terkait kejelasan nasib mereka.

Berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan dan Menpan RB, kata Hadi, Situbondo memiliki formasi PPPK pada tahun 2023. Namun, hingga tanggal 31 April 2023, BKSDM belum menyampaikan formasi PPPK tahun 2023.

Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan bahwa hal ini menyebabkan kegelisahan dan kekhawatiran bagi para honorer. 

"Komisi I akan konsisten memperjuangkan nasib honorer, karena ini bukan hanya tentang posisi honorer menjadi PPPK. Intinya adalah kami tidak ingin anak-anak didik kita kehilangan guru," kata Hadi.

Hadi berharap bahwa kebutuhan guru di tingkat dasar dan guru mata pelajaran di SMP dapat diisi oleh guru-guru yang profesional.

"Paling tidak, ini adalah apresiasi dari pemerintah dengan mengangkat honorer menjadi PPPK," harapnya.

Namun, hingga saat ini, upaya yang telah dilakukan para honorer dengan menyampaikan aspirasi kepada Dinas Pendidikan, BKSDM, dan Pemerintah Daerah belum memberikan solusi konkret.

"Sehingga mereka kembali mengadu ke DPRD. Kami sebagai wakil rakyat menerima dan mendukung keluhan dari seluruh stakeholders, termasuk teman-teman honorer ini," tambahnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Izi Hartono/TribunJatimTimur.com)