Kuota Pupuk Bersubsidi di Situbondo Berkurang 60 Persen

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Situbondo - Kuota pupuk untuk petani di Kabupaten Situbondo tahun 2024 dikurangi sekitar 60 persen.

Kepala Bidang Penyuluh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Situbondo, Mohammad Zaini, untuk alokasi pupuk jenis urea di Kabupaten Situbondo di tahun 2024 sebanyak 17.552 ton, sedangkan pupuk NPK sebanyak 11.830 ton.

"Usulan RDKK kami ke pemerintah pusat 33.000 ton, tapi hanya diakomodir 53 persen pupuk ureanya dan NPK 29 persen. Penurunannya sangat drastis," kata Mohammad Zaini.

Untuk itu, kata Zaini, pihaknya akan mengupayakan mengajukan permohonan alokasi penambahan pupuk itu ke pemerintah pusat.

"Alasannya karena tahun ini kami melaksanakan program unggulan kementerian pertanian, yakni program IB 400 padi BK," jelasnya.

Dengan alasan tersebut, maka pihaknya berharap permohonan tambahan pupuk ke pemerintahan pusat dikabulkan.

Baca juga: Rem Blong, Truk vs Truk hingga Melintang di Rel Kereta Api

"Program IB 400 BK ini ditanam empat kali setahun, sedangkan pupuknya luar biasa dikuranginya. Makanya kami kebingungan adanya pengurangan pupuk ini," jelasnya.

Meski pupuk kurang, kata Zaini, pihaknya tetap akan berusaha agar tidak terjadi gagal panen, karena masih ada solusi yang diberikan kepada petani.

"Ya berupa pemberian pupuk cair dan pupuk organik. Makanya nantinya kami akan sosialisasi menggalakkan pupuk organik ke kelompok-kelompok tani," katanya.

Belum diketahui pasti terjadinya pengurangan kuota pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat yang cukup drastis tersebut.

Baca juga: Banner Caleg Dipaku di Pohon Masih Marak, Bawaslu Lumajang: Usai Ditertibkan Dipasang Lagi

Anggota DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda, mengatakan pihaknya telah mendapat informasi secara langsung dari beberapa petani dan pemilik kios penyalur pupuk, bahwa ada pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 60 persen dari pemerintah pusat.

"Adanya pengurangan kuota pupuk ini akan menjadi fenomena di semua kabupaten dan kota," ujarnya.

Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini mengatakan, di musim awal tanam tahun ini, nampaknya akan menjadi risiko, terutama bagi petani karena bisa menyebabkan gagal panen.

Untuk itu, sambung anggota dewan berambut gondrong ini mengatakan, pihaknya akan meminta dan mendesak Dinas Pertanian agar proaktif memperjuangkan ketersediaan pupuk tersebut.

"Paling tidak, kuota kembali seperti semula," pintanya.

Baca juga: Pada 2023, Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jember 1.381 kejadian Alias Turun 7 persen