Kuota Pupuk Bersubsidi di Situbondo Berkurang 60 Persen

Janur menjelaskan, kebutuhan pupuk petani seluas satu hektare membutuhkan sebanyak dua kuintal 25 kilogram dan menjadi 80 kilogram per hektarnya.

"Ini sangat jauh dari kebutuhan petani," tukasnya.

Selain itu, sambung Janur, secara kelembagaan partai telah berkoordinasi dengan fraksi Demokrat di Jawa Timur, untuk menyampaikan ke Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak.

"Insya Allah permintaan stok pupuk di Situbondo akan dikawal untuk kembali ke kuota semula, kalau perlu kuota pupuknya ditambah," katanya.

Janur yakin pada pertengahan tahun ini akan ada tambahan kuota pupuk yang dikurangi itu ke sesuai kuota semula stok pupuk di Situbondo.

"Ini kan permasalahan pengurangan pusat, maka Pemkab untuk menyampaikan segera permohonan dan ini perlu disikapi serius. Jika tidak ada permohonan dari kabupaten, dianggap selesai padahal tidak," tegasnya.

Baca juga: Pengelola TWA Kawah Ijen Sediakan Posko Kesehatan untuk Pendaki

Persoalan pertanian ini, lanjut Janur, harus menjadi prioritas, karena merupakan kebutuhan pokok dasar masyarakat.

"Apalagi ini terjadi di awal musim tanam dan sangat riskan sekali," ujarnya.

Dikatakan, pihaknya sangat kecewa dan khawatir, karena kelangkaan pupuk akibat pengurangan dari pemerintah pusat tersebut.

"Musim tanam awal ini cuacanya sangat mendukung, tapi jika tidak didukung ketersediaan pupuk akan kebingungan," kata Janur.

Selain itu, pihaknya meminta agar pengawasan pendistribusian pupuk dari penyalur ke tingkat petani diperketat, agar tidak disalahgunakan di lapangan.

"Seharusnya dengan informasi ini, pemerintah membentuk langkah-langkah khusus. Tentunya memaksimalkan fungsi satgas pupuk kabupaten," harapnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Izi Hartono/TribunJatimTimur.com)