Forum Civitas Academica Perguruan Tinggi Banyuwangi Serukan Pernyataan Sikap Jelang Pemilu 2024

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Forum civitas academica perguruan tinggi Banyuwangi menyampaikan pernyataan sikap dan seruan moral terkait kondisi politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (7/2/2024).

Puluhan civitas academica dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam penyataan sikap tersebut. Antara lain dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Universitas Banyuwangi, Institut Agama Islam Ibrahimy, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi.

Pernyataan sikap dan seruan moral dibacakan oleh Dosen FISIP Untag Erna Agustina. Civitas academica perguruan tinggi Banyuwangi, seru dia, merasa perlu ambil bagian penting proses pelaksanaan demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia.

"Demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum di Indonesia sebagaimana cita- cita Proklamasi Kemerdekaan RI. Hal ini tentu harus dilakukan, mengingat perguruan tinggi adalah bagian penting sejarah panjang penegakan demokrasi di Indonesia hingga saat ini," terangnya.

Baca juga: Sinyal Perombakan Pos Krusial Persija, Sosok Senior di Macan Kemayoran Bakal Tergantikan?

Menurut Erna, politik harus tunduk pada hukum. Namun, pihaknya menganggap, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Kekuasaan telah mengabaikan aturan hukum dan etika.

"Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan keputusan DKPP yang seluruhnya menyatakan adanya pelanggaran etika berat dalam pelaksanaan hukum pada tahapan Pemilu 2024, inkonsistensi presiden dalam pernyataan dan sikap, gejala politisasi ASN dan aparat negara yang lain untuk memenangkan pasangan tertentu, gejala intimidasi oleh aparat negara, hingga politisasi bantuan sosial," ujarnya.

Hal-hal tersebut menimbulkan keprihatinan bagi para civitas academica yang menggelar aksi. Menurut mereka, kehidupan berbangsa dan bernegara tengah terdegradasi.

"Nilai fundamental etika keadaban publik dilanggar dalam proses demokrasi sehingga mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia," tuturnya.

Para citivas academica menyampaikan beberapa pernyataan tujuh pernyataan sikap.

Baca juga: Proses Transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid Hampir Selesai, Tinggal Tunggu Pengumuman dengan PSG

Pertama, mereka menuntut Presiden menghentikan segala perbuatan yang dianggap dilakukan dan didasarkan atas kepentingan pribadi dengan memanfaatkan alat-alat serta sumber daya negara.

"Kedua, menuntut Presiden memastikan netralitas penyelenggara negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun penyelenggara negara yang lain serta harus memberikan teladan terbaik," terangnya.

Ketiga, mereka menuntut kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pemilihan umum, dijalankan tanpa intimidasi dan intervensi dari alat kekuasaan negara.

Keempat, mereka juga meminta seluruh jajaran kabinet yang terlibat secara langsung dalam pemilihan umum untuk tidak menggunakan alat kuasanya dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Sorotan Transfer Piotr Zielinski, Inter Milan Disebut Bak Kembali ke Era 2010: Punya Daya Tarik

"Kelima, mengajak seluruh aparatur sipil negara baik ditingkat pusat, maupun yang berada di tingkat daerah untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu," ucapnya.

Keenam, mereka juga menuntut segera dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan keterlibatan presiden dan alat kuasa lainnya secara langsung dalam pemilu.