Dewan Kritisi Raperda RPJPD Pemkab Jember 2025-2045

Hamim juga mengingatkan layanan komunikasi dan informatika menjadi isu strategis untuk perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan. Sebab transformasi digital adalah keharusan dan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

"Namun kami sangat menyayangkan capaian kinerja layanan pemerintahan berbasis digital dan penyediaan infrastruktur digital tidak disampaikan data progres capaian Indeks SPBE," ulasnya.

"Karena dukungan teknologi informatika mulai dari infrastruktur teknologi, kebijakan serta manajemen tata kelola menuju pada kesiapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. 20 tahun ke depan sangatlah diperlukan," urainya.

Baca juga: Polemik Hutang Piutang dengan Kepala Desa, Warga Argosari Lumajang Mengadu ke Polres

Meskipun tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Jember memberikan catatan kritis atas draf RPJPD 2025-2045. Meraka tetap menyetujui rencana pembangunan 20 tahun ke depan.

Menanggapi hal itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan draft Raperda RPJPD 2025-2045 ini, melalui pembahasan bersama Pansus DPRD.

"Saya pikir teman-teman ingin mencocokan dengan kondisi yang di permasalahkan. Khususnya soal data dan angka-angka," tanggapnya.

Hendy mengatakan tim perumus draf RPJPD Pemkab Jember tentunya dalam mencocokan data itu, tidak sembarangan. Kata dia, semuanya bertumpu pada regulasi yang ada.

Dia mengungkapkan meskipun telah disetujui DPRD Kabupaten Jember, pembahasan Raperda RPJPD ini masih tetap harus didiskusikan sebelum dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Masih ada diskusi dengan Pansus, nanti akan kami perbaiki apa yang masih kurang. Kan tidak langsung kami bawa ke Gubernur, masih ada tiga minggu lagi untuk ngobrol dengan teman-teman pansus, kami perbaiki lagi apa yang kurang," ucap Hendy.

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)