Tak Dapat Kursi Pimpinan AKD DPRD Banyuwangi, Ini Kata PKB

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, BANYUWANGI - PKB buka suara soal tidak didapatnya jatah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Banyuwangi. AKD telah dibahas dan ditetapkan pada Rabu (2/10/2024).

Ketua Fraksi PKB Arvy Rizaldy mengatakan, PKB merasa tidak ada semangat aktualisasi azas proporsionalitas dalam pembentukan AKD. Tak didapatnya satupun kursi pimpinan AKD dianggap aneh sebab PKB merupakan peraih suara terbanyak kedua dalam Pileg lalu.

"Kami dari fraksi PKB menyatakan sikap untuk menjadi kolega kritis konstruktif di interal DPRD Banyuwangi," kata Arvy, Kamis (3/10/2024).

Meski demikian, PKB menerima keputusan yang telah disepakati dalam pembentukan AKD. Arvy mendoakan, hasil dari penetapan AKD dalam rapat paripurna yang digelar secara internal itu bakal bermanfaat bagi Banyuwangi.

"Selamat mengemban tugas bagi yang telah ditetapkan. Dan izinkan kami mufaraqah dalam kebersamaan kali ini. Dan ini insyallah jalan terbaik bagi PKB untuk lebih fokus membangun koalisi dengan rakyat," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Banyuwangi telah menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Yang menarik, PKB sebagai partai dengan kursi terbanyak urutan kedua tak mendapat jatah satupun kursi pimpinan AKD.

AKD yang terbentuk meliputi empat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan kehormatan.

Baca juga: Kampanye Pilkada Jember 2024, Gus Fawait Blusukan di Pasar Tanjung Menyapa Pedagang

Komisi I yang membawahi bidang pemerintahan, hukum, politik dan ormas diketuai politikus Partai Golkar Marifatul Kamila. Sementara kursi wakil ketua diisi politikus PDIP Yayuk Bannar Sri Pangoyam dan sekretaris politisi Partai Demokrat Riccy Antar Budaya.

Komisi II yang membawahi bidang perekonomian dan pertanian diketuai politisi Partai Demokrat Emy Wahyuni Dwi Lestari, dengan wakil ketua politisi Partai Nasdem Gede Sudro Wicano dan sekretaris politisi Partai Golkar Sri Yuliani.

Komisi III yang membawahi bidang keuangan dan kesejahteraan rakyat diketuai politisi Partai Nasdem Febry Prima Sanjaya, dengan wakil ketua politisi Partai Gerindra Nauval Badri, dan sekretaris politisi PDIP Wagiyanto.

Komisi IV yang membawahi bidang pembangunan dan pendidikan diketuai politisi PDIP Patemo dengan wakil ketua politisi Partai Demokrat Yuliawan Bambang Sukiyanto, dan sekretaris politisi Partai Nasdem Ratih Nur Hayati.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) diketuai politikus PDIP Ahmad Masrohan dan wakil ketua politikus Partai Golkar Sofiandi Susiandi. Sedangkan Badan Kehormatan (BK) diketuai politikus Partai Gerindra Suwito dan wakil ketua Politisi Golkar Umi Kulsum.

Baca juga: Warga Gempol Pasuruan Keluhkan Polusi Udara Bikin Sesak Nafas, Diduga Limbah Perusahaan

Sementara Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) bersifat ex-officio yang artinya langsung dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD Banyuwangi.

Merujuk data tersebut, tak ada satu pun komisi dan badan, selain Banmus-Banggar, yang dipimpin oleh politisi PKB. 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)