Berita Pasuruan

Komisi IV DPRD Kab Pasuruan Tancap Gas Gelar Rapat Marathon Bersama Mitra Bahas APBD 2025

Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan langsung tancap gas setelah resmi terbentuk

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Sri Wahyunik
TribunJatimTimur.com/Galih Lintartika
Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan saat menggelar rapat dengan mitranya untuk pembahasan APBD 2025 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan langsung tancap gas setelah resmi terbentuk. Komisi IV menggelar rapat marathon bersama mitranya, Senin (7/10/2024) sore.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi mengatakan, rapat bersama mitra ini memang harus digelar secara marathon untuk mempercepat prosesnya.

Menurutnya, ini berkaitan dengan pembahasan APBD 2025 yang harus segera disahkan pada November. Jadi, ada beberapa yang perlu dibahas.

“Eksekutif dan legislatif memang harus segera membahas APBD 2025, agar anggaran yang dimiliki bisa memback up kepentingan masyarakat Pasuruan,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan membuka sedikit pembahasan dengan mitranya. Salah satunya dengan Dispendikbud. Ada beberapa pesan yang disampaikan Komisi IV.

“Kami pesan kegiatan-kegiatan di Himpaudi, PAUD dan lembaga yang setara dihilangkan saja, apalagi biayanya ditanggung sendiri,” katanya.

Dia meminta, Dispendikbud untuk mencarikan skema agar kegiatan para guru-guru PAUD ini tidak patungan setiap ada kegiatan koordinasi atau semacamnya.

“Saya minta dicarikan skemanya, kalau memang tidak ada biayanya tidak perlu dipaksa daripada memberatkan para guru,” papar dia.

AW, sapaan akrabnya juga meminta Dispendikbud untuk segera menginventarisasi sekolah yang bobrok atau kondisinya rusak.

Baca juga: Dewan Desak Pemkab Tindaklanjuti Rekomendasi Dugaan Ketidaknetralan Perangkat dan Kepala Desa

Bertemu Disnakertrans, AW juga meminta untuk segera disiapakan rencana revisi Perda 22 tahun 2012 agar bisa menyesuaikan dengan undang-undang yang baru.

“Ada beberapa pasal yang tidak relevan. Dan kalau bisa di perda baru nanti diatur soal penyerapan tenaga kerja lokal bagi perusahaan yang investasi di Pasuruan,” urainya.

Disebutkannya, di beberapa daerah di Jawa Timur sudah bisa membuat perda bahwa 60 persen pekerja di sebuah perusahaan wajib orang Pasuruan.

Di bidang kesehatan, AW meminta pelayanan rumah sakit harus lebih baik lagi. Kekurangan yang ada harus segera ditutupi dan dicarikan solusi.

“Kemarin saya mendengar kalau mesin cuci darah di RSUD itu kurang karena banyak terjadi antrean dan tidak menampung. Ini harus dicarikan solusi,” tutupnya. 

 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved