Pilkada Lumajang

Soal Bansos Disusupi Stiker Salah Satu Paslon Pilkada Lumajang, Kepala DKPP: Itu di Luar Ranah Kami

"Itu di luar ranah kami, karena penempelan stiker di luar balai desa bukan saat bantuan akan diberikan kepada masyarakat."

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Haorrahman
Istimewa
Postingan di laman media sosial Facebook yang menunjukkan penyaluran bantuan beras ditempeli stiker kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang . 

 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Lumajang Retno Wulan Andari memberikan tanggapan terkait isu penyaluran bantuan sosial yang disusupi stiker salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang di Kaliboto Lor. Kata dia, stiker tersebut disusupi di luar balai desa.

"Itu di luar ranah kami, karena penempelan stiker di luar balai desa bukan saat bantuan akan diberikan kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, kami telah berkoordinasi dengan Bawaslu Lumajang, Bawaslu akan mendampingi desa-desa yang akan melaksanakan pendistribusian bantuan pangan," ujarnya saat dikonfimasi di kantornya, Jumat (11/10/2024).

Baca juga: DPRD Minta Jaminan Kesehatan Gratis Sejalan dengan Layanan Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Retno menjelaskan bantuan yang disalurkan kepada warga Kaliboto Lor tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional. Sedangkan DKPP dalam hal ini hanya berkewajiban memantau kualitas beras dan memantau bantuan sudah tersalurkan.

Retno menyadari bahwa distribusi bantuan rentan dipotisasi dan disalahgunakan. Oleh karenanya ia telah berkonsultasi dengan Bulog agar merekomendasikan penundaan distribusi.

Baca juga: Kampanye Hari ke-16, KPU Bondowoso Akui BK dan APK Paslon Masih Dicetak

Namun ia mengungkapkan proses penyalurannya tidak mungkin dihentikan karena sudah ada dalam time schedule penyaluran bantuan oleh PT POS Indonesia dan Bulog. 

"Saya sudah koordinasi ke bulog terkait penundaan distribusi bantuan hingga akhir November, tetapi tidak bisa kalaupun diadakan penundaan maksimal 7 hari karena berhubungan dengan ketersediaan beras, karena memang kebijakan pemerintah pusat," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lumajang, Agni Asmara Megatrah menegaskan pihaknya juga komitmen menjaga netralitas dalam penyaluran bantuan sosial.

Baca juga: Viral di Medsos Penyaluran Bansos di Lumajang Ditempeli Stiker Salah Satu Paslon Cabup-Cawabup

Agni menjelaskan bantuan beras yang kini ramai diperbincangkan bukan dari Dinsos P3A Lumajang, namun berasal dari Bapanas sebagaimana dijelaskan Kepala DKPP. Pihaknya juga memiliki bantuan serupa namun akan disalurkan setelah pilkada.

"Adapun pelaksanaan penyaluran bantuan akan dilakukan setelah tahapan pemungutan suara telah rampung. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan atas proses demokrasi dengan menjaga kelancara, serta menghindari politisasi, sehingga Pilkada 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses," ujarnya. 


Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Erwin Wicaksono/TribunJatimTimur.com)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved