Liputan Khusus Ketahanan Pangan Pasuruan
Butuh Percepatan, DPRD Wacanakan Pinjaman Modal ke Peternak Agar Bisa Merepopulasi Sapi
Gaung mengatakan, pemerintah harus hadir memberi treatment khusus ke para peternak untuk bisa cepat bangkit.
Penulis: Galih Lintartika | Editor: Haorrahman
TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Gaung Andaka Ranggi Purbangkara mengaku sedang membuat usulan dengan mendorong salah satu badan usaha milik daerah, yakni BPR Mina Mandiri membantu menuntaskan persoalan peternak.
"Saya sudah komunikasi dan bertemu dengan teman-teman BPR Mina Mandiri, prinsipnya mereka siap membantu 27 ribu peternak yang saat ini sedang berusaha bangkit pasca wabah PMK," katanya, November 2024.
Gaung mengatakan, pemerintah harus hadir memberi treatment khusus ke para peternak untuk bisa cepat bangkit dan mendongkrak produktifitas susu sapi Kabupaten Pasuruan seperti sebelum PMK.
Baca juga: Risma Siap Buktikan Perubahan di Jawa Timur, Keberhasilan di Surabaya Langkah Awal
"Ini sebuah potensi yang luar biasa dimiliki Kabupaten Pasuruan karena menjadi daerah ketahanan pangan nasional. Jawa Timur menjadi salah satu penghasil susu terbesar di Indonesia, dan Pasuruan masuk salah satunya," terangnya.
Data itu menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan sebenarnya menjadi penopang susu nasional dengan produktifitas yang sangat luar biasa. Posisi itu yang harus dijaga dan jangan sampai Pasuruan tidak lagi menjadi penghasil susu terbesar di Indonesia.
"Sederhananya begini, oke kemarin ada wabah PMK yang menyerang para peternak sapi perah di Pasuruan, dampaknya luar biasa. Tapi, yang harus dipikirkan sekarang oleh pemerintah adalah apa solusinya untuk bisa bangkit lagi," paparnya.
Menurutnya, salah satu solusinya adalah merepopulasi sapi perah milik peternak. Dan persoalannya adalah soal biaya, banyak peternak yang tidak mau melakukan cara itu karena terkendala biaya sekalipun sebenarnya mereka juga ingin mengganti.
"Intinya soal biaya, kalau peternak ditanya ya pasti semuanya mau mengganti sapi mereka yang tidak produktif, siapa yang tidak ingin bisa produksi susu dengan jumlah yang wajar dan normal," papar Gaung.
Baca juga: Hadiri Festival 1.000 Banteng Mberot, Gus Mujib - Ning Wardah Janji Buat Satu Bulan Satu Festival
Nah, di titik inilah, Pemkab Pasuruan harus hadir melalui BPR Mina Mandiri. Gaung menilai, BPR inilah yang nanti akan memberikan pinjaman ke para peternak untuk merepopulasi sapi - sapi perah yang tidak produktif akibat PMK.
"Kemarin saya sudah diskusi, ya mungkin negara akan hadir dengan cara memberi pinjaman modal untuk membeli sapi, bunga ringan, sehingga angsuran tidak memberatkan para peternak sapi. Intinya oke," paparnya.
Wacana itu, kata Gaung, tinggal menunggu finalisasi saja. Disampaikannya, jika itu terlaksana perlu dipikirkan juga solusi bagaimana mendistribusikannya, agar pinjaman itu tepat guna, tidak digunakan untuk keperluan lainnya.
"Itu untuk jangka pendeknya. BPR memberi bantuk modal untuk peternak, Pemkab memberikan subsidi atau keringanan bunga, peternak bisa mengganti sapinya, dan produktifitas kembali normal, bahkan bisa lebih baik," uranya.
Politisi Partai Golkar menyebut, hal ini harus segera direalisasikan karena ada peluang besar untuk mendongkrak kesejahteraan peternak. Presiden, kata Gaung, punya program pemberian susu gratis untuk anak-anak.
Baca juga: Dampak PMK Produksi Susu Menurun, Puluhan Ribu Peternak Sedang Berusaha Bangkit
"Bayangkan saja jika itu terealisasi, peternak susu sapi Pasuruan bisa mendapat berkah dan keuntungan yang besar. Maka, mengganti sapi perah ini harus segera dilakukan agar Pasuruan tetap dilirik karena produksi susunya sangat besar," tegasnya.
Disampaikannya, ini salah satu cara yang efektif dibandingkan pemkab harus memberi hibah sapi secara cuma-cuma ke peternak. Itu akan menelan anggaran yang besar, dan butuh waktu lama untuk mengembalikan produktifitas susu Pasuruan.
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur
Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur
(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.