Batal Lolos Seleksi PPPK, Puluhan Guru Honorer Datangi Kantor DPRD Jember

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER -  22 guru honorer mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Rabu (22/1/2025). Mereka mempertanyakan pembatalan kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Pembatalan mendadak itu dilakukan oleh panitia seleksi PPPK. 

Kedatangan puluhan guru honorer ini didampingi oleh pengurus PGRI Jember. Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan  22 guru honorer yang hadir ini, untuk protes karena kelulusannya dalam seleksi PPPK kemarin mendadak dibatalkan.

"Menjadi korban kebijakan. Karena mereka pada 7 Januari 2025  sudah dinyatakan lulus PPPK. Selanjutnya, melakukan proses berkas yang dibutuhkan untuk mengurusi administrasi kelengkapan PPPK," ujarnya.

Menurutnya, pada 14 Januari 2025 mendadak terbit surat edaran dari bupati Jember tentang pengubahan status kriteria honorer Kategori 2 (K2) dari tidak lulus menjadi lulus.

“Kami tidak ada masalah tentang K2 diluluskan, karena memang Panselnas meminta K2 secara otomatis lulus. 

Namun hal itu berdampak pada 22 honorer yang sudah dinyatakan lulus, berubah menjadi tidak lulus," kata Supri.

Supri menduga ada kelalaian panitia seleksi, yang membuat 22 honorer sudah dinyatakan lulus PPPK, kemudian berubah menjadi tidak lulus. 

Baca juga: Kalapas Banyuwangi Ganti, Kini Dijabat Mochamad Mukaffi

“Mestinya kalau sudah dinyatakan lolos, honorer K2 Ini jangan ikut  tes, langsung saja diinformasikan, baru sisanya yang tes. Tapi ini tidak, mereka ikut akhirnya tidak lulus,” tutur dia.

Oleh karena itulah, para guru honorer ini mendatangi kantor DPRD Jember untuk mengadukan masalah pembatalan kelulusan mereka pada seleksi PPPK.

Nur Lailatul Mukaromah, seorang guru honorer yang dibatalkan kelulusannya menjadi PPPK mengaku kecewa. Sebab sudah terlanjur mengurus berkas, tiba-tiba kelulusan seleksi dibatalkan sepihak.

“Sudah 10 hari kami dinyatakan lulus dan sudah mengurusi berkas,  tiba-tiba ada pemberitahuan kami tergeser oleh honorer K2,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemkab Jember, serta OPD lain agar memetakan potensi masalah dalam seleksi PPPK 2024.

"Bahkan potensi masalah itu ada yang di luar dugaan para kepala OPD. Salah satunya munculnya peraturan tenaga honorer kriteria 2  dapat afirmasi nilai sehingga otomatis lulus PPPK," tanggapnya.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, ada 22 orang kriteria honorer K2 ikut mendaftar seleksi PPPK 2024 tahap I secara online, sesuai petunjuk teknis dari Panselnas.