Mal Pelayanan Publik Tulungagung Rambah Layanan Digital Bidang Kesehatan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Tulungagung - Pemkab Tulungagung memperluas Mal Pelayanan Publik dengan menghadirkan layanan digital (MPP Digital).

Perluasan Layanan ini atas perintah dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Namun karena keterbatasan anggaran, perluasan layanan ini hanya sebatas di bidang kesehatan.

“Perintah dari Kemenpan RB memang untuk sementara bidang kesehatan dulu,” jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tulungagung, Fajar Widariyanto.

Namun untuk daerah yang mempunyai anggaran, perluasan layanan MPP Digital ini bisa menjangkau bidang-bidang lain.

Sementara Pemkab Tulungagung menjalankan perintah Kemenpan RB, hanya melaksanakan di bidang kesehatan karena keterbatasan anggaran.

Layanan kesehatan yang bisa dilakukan secara daring adalah perizinan praktik tenaga kesehatan (Nakes).

Baca juga: Korupsi Bantuan PKBM, Jaksa Sita Uang Rp 210 Juta Dari Tangan Pegawai Dispendikbud Pasuruan

“Selama ini perizinan Nakes dilakukan manual, semua menggunakan aplikasi. Kalau sekarang sepenuhnya OSS (online single submission),” tambah Fajar.

Dinkes tetap dilibatkan dalam proses perizinan ini sebagai verifikator.

Pemohon lebih dulu masuk link Satu Sehat, kemudian diverifikasi petugas Dinkes.

Setelah diverifikasi Dinkes permohonan akan masuk OSS dan tinggal persetujuan dari DPMPTSP atas nama bupati.

“Launching MPP Digital ini dilakukan akhir tahun lalu. Jadi kami juga belum sosialisasi secara luas ke masyarakat,” ucap Fajar.

MPP Digital ini bertujuan mempermudah dan mempercepat proses perizinan yang diajukan masyarakat.

Pemohon tidak perlu datang ke kantor pelayanan, cukup mengunggah data dari rumah.

Baca juga: Pegawai Dispendikbud Pasuruan Berperan Curi Data Calon Peserta Didik untuk Gelembungkan Bantuan

Lebih jauh Fajar mengungkapkan, selama ini MPP yang ada di bekas Gedung Balai Rakyat banyak diminati warga.