Gebrakan Bupati Jember
Gebrakan Gus Fawait, Gratiskan Pengobatan Warga Jember di Faskes se-Indonesia
Tribun Jatim Network berkesempatan wawancara langusung denganBupati Muhammad Fawait, atau yang akrab dipanggil Gus Fawait
Penulis: Imam Nawawi | Editor: Sri Wahyunik
Hal tersebut dilakukan untuk menaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang selama ini masib sangat rendah.
Selama dua bulan ini, masalah apa yang masih menjadi tantangan?
Saya bicara bareng Pak sekda, mengenai bagaimana membelanjakan APBD Jember ini seefektif mungkin.
Tentu setiap OPD harus menghilangkan ego sektoral.Jangan sampai Dinas Koperasi dan UMKM ke Barat, Dinas Pariwisata ke timur. Karena setiap dinas ini saling berkaitan.
Saya ingin membuat event yang mampu menggabungkan Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata.
Dengan event olahraga yang melibatkan anak sekolah, yang bisa mendatangkan masyarakat dari luar daerah Di luar event penjualnya adalah pelaku UMKM.
Kalau itu bisa terlaksana dengan baik, uang APBD yang kecil akan efektif, sebagai instrumen menumbuhkan perekonomian lokal.
Apa Pesan Presiden Prabowo pada saat retret?
Selalu hadir ditengah masyarakat, dan menjadi solusi ketika mereka mendapatkan masalah. Paling penting adalah menjaga perasaan rakyat.Makanya saya memutuskan, untuk memakai mobil dinas Avanza, meskipun mobil pribadi saya lebih bagus.
Tetapi saya putuskan gunakan kendaraan tersebut untuk menjaga perasaan masyarakat.Ketika pelantikan TP-PKK, saya sampaikan PKK jangan jadi organisasi sosialita di Jember.
Nanti memberi bantuan masyarakat Rp 200 ribu, sepatu yang digunakan seharga Rp 50 juta.Itu adalah pesan Pak Prabowo adalah untuk menjaga perasaan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.
Apa pesan untuk Kepala OPD agar tidak terjerat kasus hukum?
Selama menjalankan tugas sebagai pelayan publik, harus memperhatikan karena itu panglima tertinggi di negara ini. Sehingga apapun kebijakan yang dibuat, harus berdasar pada regulasi.
Selain itu, sebelum menetapkan kebijakan harus melihat data dahulu agar program kerja ini tepat sasaran. Setelah itu dilakukan kajian dengan melibatkan perguruan tinggi, BPS dan Bank Indonesia, supaya kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat.
Kalau aturan, data dan kajian dilaksanakan dengan baik. Insyallah kita akan terhindar dari kasus hukum.
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur
Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur
(TribunJatimTimur.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.