Menteri Lingkungan Hidup Ajak Perusahaan di Jatim Kelola Sampah dari Hulu Hingga Hilir

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengajak pelaku industri di Jawa Timur untuk mendukung pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Tak hanya pada pengelolaan di hilir, perusahaan diharap mengambil andil dalam antisipasi sampah sejak produksi.

Hal ini disampaikan Menteri Hanif ketika berkunjung ke PT Cheil Jedang (CJ), Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5/2025) sore. 

Menurutnya, Cheil Jedang sebagai anak perusahaan dari CJ Group asal Korea Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan tersebut.

Di sisi hulu, Menteri Hanif mengajak perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi untuk memperbanyak produksi kemasan ramah lingkungan.

Hal ini bisa mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan timbunan plastik karena sulit terurai.

"Kami ingin mengajak CJ untuk membuat packaging yang bisa terurai di lingkungan. Sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami melakukan intervensi pengurangan plastik secara serius," kata Menteri Hanif ketika dikonfirmasi Kamis (8/5/2025).

Selama ini, CJ memang memiliki langkah signifikan dalam memproduksi kemasan ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip zero waste. 

Baca juga: Dukung Program UHC, Dinkes Situbondo Dirikan Rumah Berantas Siap Melayani Masyarakat 24 jam

Cheil Jedang telah mengembangkan dan memproduksi Polyhydroxyalkanoate (PHA) sebagai plastik biodegradable yang dapat terurai di lingkungan laut dan tanah. 

Produksi massal PHA ini dilakukan di pabrik bio mereka di Pasuruan, Indonesia, dengan kapasitas awal sebesar 5.000 ton per tahun dan rencana peningkatan hingga 65.000 ton per tahun pada 2025. 

Mereka juga telah meluncurkan merek PHACT yang fokus pada material biodegradable, untuk memperluas penggunaan PHA dalam berbagai produk kemasan ramah lingkungan.

Menteri Hanif melanjutkan, Indonesia menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampah domestik.

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, sekitar 38,25 pesen dari 38,2 juta ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. 

Sampah plastik menyumbang 19,21 persen dari total volume tersebut. Selain itu, impor sampah plastik sering kali membawa limbah yang terkontaminasi atau tidak sesuai dengan perjanjian, yang memperburuk pencemaran lingkungan dan membebani fasilitas pengolahan lokal.

"Karenanya, sejak November 2024, kami menghentikan importasi sampah plastik daur ulang, termasuk yang telah disortir. Sebab, volume sampah domestik yang sangat besar," tandas Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini.