Berita Pasuruan

Pemerintahan Bupati Mas Rusdi dan Gus Shobih Bangun Pasuruan Tanpa Diskriminasi

Di ruang paripurna, di pelosok desa, hingga ke jalanan kota, suara itu sama yakni Pasuruan ingin maju bersama, tanpa sekat dan tanpa syarat

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Sri Wahyunik
TribunJatimTimur.com/Pemkab Pasuruan
BUPATI PASURUAN - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo berkegiatan bersama ASN Pemkab Pasuruan. Pemkab Pasuruan di bawah kepemimpinan Bupati Rusdi Sutejo dan Wabup Shobih Asrori menyuarakan Pasuruan maju bersama tanpa sekat tanpa syarat. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN – Di ruang paripurna, di pelosok desa, hingga ke jalanan kota, suara itu sama yakni Pasuruan ingin maju bersama, tanpa sekat dan tanpa syarat. 

Dan suara itu kini dijawab oleh duet kepemimpinan Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan KH Shobih Asrori, yang akrab disapa Mas Rusdi dan Gus Shobih.

Langkah-langkah mereka bukan sekadar simbolik. Pemerintahan ini hadir dengan gerakan yang menyapa, bukan menjaga jarak. 

RPJMD yang Inklusif dan Pro-Rakyat

Setiap keputusan dirancang untuk melayani, bukan membedakan. Setiap kebijakan diarahkan agar Pasuruan menjadi rumah yang adil untuk semua.

“Pasuruan itu satu. Tidak ada lagi dikotomi Pasuruan barat dan timur. Yang ada hanyalah warga yang harus dilayani dengan adil,” kata Mas Rusdi dalam sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Prinsip ini juga tercermin dalam RPJMD 2025–2029 yang inklusif. Dari beasiswa santri, penguatan koperasi desa, hingga perhatian pada kreativitas pemuda.

Termasuk indeks pembangunan manusia, semuanya dirancang merata. Tak ada daerah yang dilupakan. Tak ada kelompok yang dipinggirkan. 

Promosi Jabatan Tak Lagi Elitis

Pelantikan 112 kepala sekolah menjadi simbol komitmen itu. Bukan hanya PNS, PPPK pun diberi amanah yang sama. 

“Yang kami lihat adalah semangat mengabdi. Bukan sekadar status kepegawaian,” kata Mas Rusdi.

Hal yang sama berlaku dalam mutasi pejabat. Tidak ada kursi yang diwariskan atau dijanjikan. Semua diproses berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. 

“Kami percaya bahwa jabatan itu amanah. Ia harus dipikul oleh mereka yang siap bekerja, bukan mereka yang hanya ingin dihormati,” ujarnya.

Anggaran untuk Kepentingan Publik

Dari sisi anggaran, paradigma pun diubah. Belanja pegawai ditekan, belanja modal dinaikkan. Pajak daerah meningkat tanpa memeras. Retribusi dikelola lebih transparan. 

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved