Matangkan Digitalisasi Bansos, Menteri dan 20 Lembaga Datang ke Pelosok Banyuwangi

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Pemerintah tengah mematangkan Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) atau lebih dikenal dengan Digitalisasi Bansos. Program yang menjadi pilot project dan diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi ini ditujukan untuk memastikan bantuan sosial lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.

Pendataan dilakukan tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga hingga ke pelosok desa, lereng gunung, dan area perkebunan. 

Salah satunya di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, yang berada di kaki Gunung Ijen. Ratusan warga di kawasan tersebut menjalani pendataan secara digital.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pentingnya sistem baru ini, untuk memastikan manfaat bansos benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Mensos dan Luhut Nikmati Kopi Gombengsari Banyuwangi: Kopinya Mantap

“Kami ingin memastikan langsung program bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan memiliki dampak positif,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Menurutnya sistem sebelumnya kerap menimbulkan masalah, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran. Melalui Digitalisasi Bansos, masyarakat yang berhak bisa mengajukan maupun menyanggah jika bantuan ditolak.

“Cukup lewat ponsel, tanpa perlu menghadap siapapun,” tambahnya.

Baca juga: Para Menteri dan 20 Lembaga Negara Datang ke Banyuwangi, Bahas Progres Digitalisasi Bansos  

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, menekankan bahwa Bansos Digital bukan hanya soal penyaluran bantuan, tetapi juga pengelolaan data terpadu.

“Penerima akan dipantau secara berkelanjutan. Misalnya, ada program pendidikan bagi anak atau permodalan usaha. Jadi tidak selamanya bergantung pada bantuan,” jelas Luhut.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menambahkan, integrasi data ini merupakan bagian dari program substantif Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi angka kemiskinan.

“Pak Prabowo ingin kemiskinan bisa diselesaikan dengan program yang tepat sasaran dan terintegrasi,” katanya.

Baca juga: Okupansi Tinggi Wings Air Tambah Jadwal Penerbangan Surabaya–Banyuwangi jadi 3 Kali Seminggu

Pelaksanaan uji coba ini melibatkan lebih dari 20 kementerian dan lembaga negara. Selain Kementerian Sosial, hadir pula Wamen Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, hingga perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, dan Perum Peruri.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan telah mengerahkan sekitar 3.000 petugas, mulai dari pendamping PKH, TKSK, operator desa, hingga kader dasawisma, untuk mempercepat pendataan.

“Kami berkomitmen menyukseskan piloting Bansos Digital ini. Banyuwangi ingin menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” tegas Ipuk.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)