Rapat DPRD dan Bakesbangpol Memanas, Tantang Anggota Dewan, PNS Diusir dari Ruang Rapat 

“Ini kan menujukkan kalau perencanannya tidak matang, karena mereka tidak tahu kemampuan alat dan mesin di kantornya sendiri,” tambahnya.

Hanya saja, teguran dewan ini tidak mendapat respon yang baik dari salah satu PNS di Bakesbangpol. Informasi yang diterima, oknum PNS ini justru menantang dewan.

Baca juga: Ketua DPRD Dorong Sekolah di Pasuruan Jadi Tempat Pendidikan Aman dan Tangguh Bencana

Tantang Anggota Dewan

“Bapak ngomong apa, saya tidak takut DPR, saya juga tidak takut dipindah dari dinas,” kata politisi Partai Gerindra saat menirukan apa yang diucapkan PNS tersebut.

Hal itu membuat suasana rapat tidak kondusif. Ia menyebut hal itu membuat teman-teman dewan geram, karena sikap PNS yang seolah tidak mau diingatkan.

“Kami ini di DPRD punya fungsi kontrol dan budgeting, makanya kalau kami menyarankan cukup diterima dan diperbaiki saja RKAnya,” paparnya.

Bukan justru tidak menerima masukan dan menantang seperti ini. Kasiman menilai, postur anggaran Pemkab Pasuruan tahun depan itu harus proporsional.

Dan juga harus tepat sasaran dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Alokasi anggaran untuk item yang tidak penting ditangguhkan sementara.

“Jadi, kesimpulannya dalam menyusun RKA harus bijak dalam memilah dan memilih kegiatan. Ini dinas kami ingatkan dan beri masukan,” ungkapnya.

Baca juga: Silaturahmi ke Bupati Pasuruan, Pengurus Baru Partai Golkar Komitmen Sinergi Bangun Daerah

Anehnya, masukan ini tidak diterima dengan baik oleh PNS itu dan justru marah, menantang balik dewan. “Etikanya tidak ada sama sekali,” tuturnya.

Rapat kerja ini, kata dia, tujuannya adalah menyelaraskan apa yang menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.

“Kami semua tahu, paparan APBD tahun 2026 oleh Bupati Sudah dijelaskan, dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong 24 persen lebih. Ini menjadi tantangan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kasiman menyebut, penyusunan RKA tahun depan harus benar-benar cermat, bijak agar semua kepentingan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Rudi Hartono juga menyanyangkan sikap dan perbuatan salah satu oknum PNS di Bakesbangpol.

Menurut dia, sikap PNS ini tidak menunjukkan etos kerja yang baik, karena dia tidak menghargai masukan yang disampaikan oleh teman-teman dewan.

“Kami ini punya fungsi budgeting, jadi kami berhak untuk memberikan pertimbangan ketika ada anggaran belanja yang tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Baca juga: Silaturahmi ke Bupati Pasuruan, Pengurus Baru Partai Golkar Komitmen Sinergi Bangun Daerah