Berita Jember

Berikut Kecamatan Rawan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Jember

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember, telah mengantongi ada beberapa Kecamatan yang rawan terjadi pelanggaran ketika Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Penulis: Imam Nawawi | Editor: Haorrahman
TribunJatim-Timur.com/Imam Nawawi
Komisioner Bawaslu Jember Divisi SDMOD Andhika A Firmansyah. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember, telah mengantongi ada beberapa Kecamatan yang rawan terjadi pelanggaran ketika Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan pengalaman yang terjadi Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, beberapa kecamatan sering terjadi pelanggaran, mulai dari money Politik hingga penyalahgunaan hak pilih.

Komisioner Bawaslu Jember Divisi SDM dan Organisasi Andhika A Firmansyah mengatakan wilayah yang pernah terjadi politik uang, itu berada di Kecamatan Pakusari dan Bangsalsari.

Baca juga: PDIP Lumajang Belum Tentukan Sikap Politik Usung Calon Bupati Saat Pilkada

Sementara untuk kerawanan berdasarkan letak geografis, lanjut dia, berada di Kecamatan Tempurejo dan Silo.

Kedua wilayah ini sulit dijangkau oleh petugas penyelenggara Pemilu.

"Kami sebagai petugas juga sulit mengawasi, petugas KPU ketika mengirim surat suara. Sehingga kami khawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang hak pilih, mengingat daerah tersebut minim partisipasinya," urainya, Selasa (14/2/2023).

Selain itu, Andika menjelaskan potensi terjadinya penyalahgunaan hak suara pada Pemilu 2024, juga terjadi di daerah perbatasan Jember dengan tiga kabupaten lain.

"Kalau daerah utara, seperti Sumberjambe dam Sukowono, yang berada di perbatasan Bondowoso," paparnya.

Sementara wilayah timur yang terjadi penyalahgunaan hak pilih, di Kecamatan Silo yang berbatasan langsung Kabupaten Banyuwangi.

"Untuk wilayah barat, ada di Kecamatan Sumberbaru dan Jombang yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang,"katanya.

Kecamatan yang berada di daerah perbatasan sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan hak pilih. Karena di kawasan tersebut partisipasi masyarakat pada Pemilu sangat rendah.

Baca juga: Sinopsis dan Link Streaming Drakor Mama Fairy and the Woodcutter, Kisah Romantis Berbau Fantasi

"Sangat memungkinkan KTP warga di daerah tersebut, digunakan orang yang berasal dari luar daerah," imbuhnya.

Oleh karena itu, Andhika mengatakan Bawaslu akan menjadikan daerah tersebut menjadi atensi lebih untuk diawasi pada Pemilu 2024.

"Jadi daerah rawan ini, akan menjadi atensi lebih dari Bawaslu pastinya," ujarnya.

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved