Tingkatkan Pelayanan, Menteri PANRB Sebut Digitalisasi Birokrasi adalah Pilihan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menginginkan adanya digitalisasi birokrasi pegawai negeri supaya bisa melayani masyarakat secara cepat.

Menurutnya, hal tersebut adalah pesan Presiden Joko Widodo. Kata dia, agar birokrasi negara ini harus disederhanakan serta tidak terlalu ribet.

"Agar tidak njelimet lagi, pelayanan lebih cepat. Oleh karena itu, digitalisasi birokrasi itu adalah sebuah pilihan," ujarnya saat menghadiri reuni alumni SMAN 1 Jember di Taman Botani Jember, Sabtu (18/2/2023).

Pria yang akrab disapa Anas ini yakin, melalui digitalisasi birokrasi tersebut, Aparatur Sipil Negara dapat melayani masyarakat secara cepat dan transparan.

"Lebih cepat, transparan dan lebih murah. Maka dari itu kami mendorong, agar kinerja birokrasi lebih ditingkatkan. Supaya rakyat bisa merasakan dampaknya," katanya.

Mantan Bupati Banyuwangi ini menilai birokrasi yang sudah berjalan sekarang, sebenarnya sudah bagus. Namun, rakyat masih menuntut pelayanan yang dilakukan bisa berdampak.

"Jangan sampai kelihatan sibuk, tapi dampaknya tidak terlalu banyak untuk rakyat. Makanya sekarang kami mencoba agar birokrasi ini bergerak dan berdampak," imbuh Anas.

Baca juga: Momentum Isra Mikraj, Bupati Ipuk Ajak Rakyat Banyuwangi Refleksi Diri Khususnya Menghadapi Banjir

Selain melakukan transformasi birokrasi, Anas juga mengaku telah menandatangi Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Bawaslu dan KPU, untuk menjaga netralitas ASN di tahun politik Tahun 2024.

"Berbagai langkah bagi mereka (ASN) yang melanggar sudah sangat jelas. Oleh karena itu ASN netral ini adalah kegiatan yang tidak bisa ditawar untuk menghadapi tahun politik 2024," papar pria yang juga suami Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

(TribunJatimTimur.com)