Serapan APBN di Wilayah Tapal Kuda Capai Rp 11,7 Triliun Hingga Triwulan III

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Wilayah Tapal Kuda, telah mencapai Rp 11,7 triliun hingga menjelang akhir tahun 2023.

Realisasi tersebut merupakan dana dari pemerintah pusat kepada lembaga perwakilan di daerah. Juga anggaran transfer kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di daerah Jawa Timur bagian Timur.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember, Dirgohaju Widodo mengatakan total dana APBN tahun 2023 yang mengalir di Kabupaten Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo dan Kota Probolinggo sebesar Rp 16,3 triliun.

"Dari pagu Rp 16, 3 triliun ini baru terealisasi sebesar Rp 11, 7 triliun atau 72 persen," ujarnya, Selasa (24/10/2023).

Menurutnya, APBN 2023 yang dikelola oleh kementerian/lembaga sebesar Rp 4,2 triliun di tujuh daerah Tapal Kuda. Katanya, baru terserap sebesar Rp 2,9 triliun atau 66 persen.

"Sementara yang ditransfer ke Pemda. Dari pagu sebesar Rp 12,1 triliun, baru terealisasi sebesar Rp 8,9 triliun atau sebesar 74 persen," kata Widodo.

Widodo menilai serapan APBN tersebut tergolong bagus pada triwulan III. Karena bisanya, realisasi anggaran akan meningkat pada akhir tahun 2023.

"Karena biasanya pekerjaan fisik akan selesai, pada bulan November dan Desember. Sehingga dimungkinkan pada triwulan IV realisasi anggaran bisa mencapai 95 persen," tuturnya.

Dia mengatakan, serapan APBN sementara ini paling banyak untuk belanja pegawai dan belanja barang. Khususnya, untuk kebutuhan rutin.

"Seperti belanja pegawai, itu rutin tiap bulan dianggarkan. Sementara yang paling penting bagi kementerian dan lembaga itu serapan anggaran untuk belanja modal dan barang," tutur Widodo.

Baca juga: Berikut Saran Polisi Hindari Kemacetan Parah Jalur Malasan - Lumajang, Perhatikan Rute Ini

Sementara APBN untuk bantuan sosial, Widodo mengakui memang serapannya kecil. Katanya, dari pagu sebesar Rp 16 miliar di tahun 2023, yang baru terealisasi senilai Rp 6,8 miliar atau 58 persen.

"Anggaran Bansos itu mayoritas untuk sarana kerja perguruan tinggi. Khususnya untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan yang paling banyak dikelola oleh Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Shiddiq Jember," tuturnya.

Widodo mengatakan, pencairan bantuan pendidikan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah, menyesuaikan dengan kalender akademik perguruan tinggi.

"Mudah-mudahan pada November nanti bisa dicairkan. Karena menyesuaikan dengan kalender akademik. Harapannya itu bisa terserap sampai 100 persen di akhir tahun 2023," paparnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)