Para Pahlawan Pembangun ‘Istana’ Keluarga, KPR BTN Mudahkan Impian Mereka

Beberapa tahun yang lalu, banyak pekerja informal merasa kesulitan memiliki rumah karena pendapatan yang cenderung rendah. Sementara saat itu, belum banyak akses pembiayaan yang terjangkau bagi mereka.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata pendapatan pekerja informal di Jatim pada 2022 sebesar Rp 1,67 juta per bulan. Jumlah itu lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) 2022 senilai Rp 1,89 juta per bulan.

Namun kini, adanya pilihan sistem KPR khusus pekerja informal menjadi solusi. Program ini serasa angin segar bagi mereka yang sebelumnya merasa tak mungkin mampu memiliki rumah.

Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim Markhus Sholeh mengatakan, tren peminat rumah murah bersubsidi mulai bergeser dalam dua-tiga tahun terakhir.

Kini, rumah tersebut lebih banyak diminati oleh para pekerja informal. Program KPR khusus segmen tersebut dengan berbagai kemudahannya membuat para pekerja sektor informal dapat mewujudkan mimpi untuk punya hunian.

"Peminat rumah bersubsidi FLPP dari kelompok informal sekarang banyak sekali. Bisa dibilang mendominasi di Jatim. Soalnya pembiayaan dari perbankan lebih memungkinkan dibanding bertahun-tahun yang lalu," kata dia.

Dampak positif lainnya, para pekerja informal juga mulai bankable. Mereka yang selama ini menabung uang di "bawah kasur" mulai mengenal bank.

Tentu saja, pemenuhan rumah bagi para pekerja informal bukan tanpa hambatan. Menurut Markhus, rumah bersubsidi FLPP lebih banyak tersedia di luar kota besar.

"Padahal banyak pekerja informal yang juga tinggal di daerah perkotaan dan mereka butuh rumah. Ini juga yang harus dipikirkan bersama-sama," tuturnya.

BTN dengan Jaringan Terbesar

Wakil Kepala Cabang BTN Banyuwangi Josua Saut Mangaraja Baringbing menjelaskan, sebagai daerah suburban, mayoritas penyaluran KPR di Banyuwangi adalah rumah bersubsidi. Jumlah pekerja informal yang memanfaatkan pembiayaan itu juga meningkat dari waktu ke waktu.

Di Jawa Timur, harga jual rumah bersubsidi dibatasi maksimal Rp 166,5 juta. Para pekerja informal di wilayah Banyuwangi bisa mendapat rumah bersubsidi di wilayah perkotaan dengan nilai itu.

“Untuk pekerja informal, mereka bisa menggunakan program pengajuan KPR bersubsidi FLPP. Mulai 2023, selain ada subsidi bantuan uang muka, ada juga bantuan biaya administrasi sebesar Rp 4 juta. Program-program ini akan meringankan para pekerja informal,” kata Josua.

Sebagai “Raja KPR”, BTN mempunyai beberapa kelebihan dibanding perbankan lainnya. Salah satunya, jaringan developer yang besar. Keunggulan ini bakal memudahkan calon pembeli rumah untuk mengakses KPR.

“BTN Banyuwangi bekerja sama dengan sekitar 80 developer. Untuk titik lokasi perumahannya, ada di 220 tempat,” tambahnya.

Tak cuma itu, BTN juga menyediakan kredit konstruksi bagi para developer. Pinjaman itu turut mendongkrak pembangunan perumahan bersubsidi di Banyuwangi. Modal pembangunan yang cukup juga membuat developer mampu membangun hunian dengan kelayakan yang terjamin. 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Aflahul Abidin/TribunJatimTimur.com)