KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam

Evaluasi Pasca Tragedi KMP Tunu, Dermaga LCM Ketapang Tak Boleh Muat Penumpang

Kebijakan baru dikeluarkan pasca tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, yakni berkaitan dengan Pengangkatan di dermaga LCM

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Sri Wahyunik
TribunJatimTimur.com/Aflahul Abidin
EVALUASI - Kapal hendak berlabuh di Dermaga LCM, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Rabu (16/7/2025). Pihak terkait mengevakuasi kapal-kapal eks LCT yang berada di pelabuhan tersebut usai tragedi KMP Tunu Pratama Jaya. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, BANYUWANGI - Kebijakan baru dikeluarkan pasca tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.

Aturan tersebut meliputi pelaksanaan pelayaran.

Mulai Rabu (16/7/2025), dermaga LCM tak lagi diizinkan untuk memuat penumpang. Dermaga tersebut hanya dibolehkan memuat kendaraan-kendaraan logistik.

Dermaga LCM merupakan tempat KMP Tunu Pratama Jaya berangkat sebelumnya tenggelam pada Rabu (2/7/2025).

Dalam tragedi tersebut, 30 korban selamat dan 19 korban meninggal dunia. Sementara belasan atau puluhan korban lain masih hilang.

Kedua, kapasitas muatan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang dibatasi maksimal 75 persen. 

"Aturan ini untuk meminimalisir apabila ada hal di laut nantinya berpotensi mengancam jiwa manusia," kata Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana.

Selain itu, pemerintah juga meminta agar kapal-kapal eks Landing Craft Tank (LCT) -- yang saat ini telah menjadi Kapal Motor Penumpang (KMP) -- agar dievaluasi ulang. Evaluasi meliputi kelaikan berlayar.

"Dan ternyata memang ada beberapa yang harus dipenuhi dari kapal-kapal tersebut," kata dia.

Baca juga: Dapur Kedua MBG Bondowoso Diluncurkan, Distribusi untuk 3.133 Pelajar

Purgana menjelaskan, terdapat 15 kapal eks LCT yang dilarang berlayar hingga berbagai syarat terpenuhi. Pada Rabu pagi, lima kapal disebut telah siap untuk dioperasikan.

Purgana menjelaskan, tiap kapal berjenis KMP harus menjalani pemeriksaan secara menyeluruh setiap setahun sekali. Pemeriksaan dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), sebuah lembaga klasifikasi kapal nasional.

"KMP ini aturannya (diperiksa) satu tahun sekali. Kapal naik docking, kemudian diperiksa juga sama BKI, kemudian diperiksa juga sama Marine Inspector," tuturnya.

Tambahan pemeriksaan memungkinkan dilakukan apabila ada kondisi-kondisi di luar kebiasaan.

"Apabila tentunya ada laporan dari nakoda terjadi sesuatu hal dengan kapalnya, perlu pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya. 

 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)

 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved