Golkar Pasuruan Bergolak, Tiba-Tiba Banyak Pengurus Dirombak dan Di-Plt-kan, Kader Berontak

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan bergejolak. Tanpa pemberitahuan atau sosialisasi,  banyak pengurus yang menjadi pelaksana tugas (Plt) membuat kader memberontak.

Satu per satu nama pengurus Partai Golkar Pasuruan berganti status menjadi Plt.

Bahkan Ketua Golkar Pasuruan, Rias Judikari Drastika digeser secara mendadak. Tampuk pimpinan kini dipegang M. Syaifullah, yang mulai bertugas sejak 18 Oktober 2025 sehari setelah masa jabatan Rias berakhir.

Bahkan tak hanya di pucuk pimpinan, hampir seluruh struktur tersapu perubahan.

Baca juga: Ribuan Santri dan Jemaah Larut dalam Lirboyo Bersholawat 2025, Dihadiri Tokoh dan Ulama

Salah satunya Nik Sugiharti menjabat Plt Sekretaris, menggantikan Mahdi Haris.

Yuni Kusuma dipercaya sebagai Plt Bendahara menggantikan Rita Wahyulillah. 

Perombakan juga bahkan disebut menyentuh lebih dari 75 persen pengurus DPD Golkar Kabupaten Pasuruan.

Langkah sepihak ini memantik riuh di internal partai berlambang beringin.

Baca juga: Resmi Tersangka Korupsi Sosperda, Malam Ini Wakil Ketua DPRD Jember dan Mantan Istri Ditahan 

Sejumlah kader menyebut perubahan itu ganjil dan dinilai menabrak Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 02/DPP/Golkar/IV/2025, yang menjadi dasar sah penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda).

Dalam aturan itu masa jabatan pengurus yang berakhir seharusnya diperpanjang otomatis hingga Musda terselenggara, tanpa perlu pembaruan SK.

Baca juga: BREAKING NEWS: Dikenal Harmonis dan Berada, Suami Bunuh Istri di Banyuwangi 

Penggantian dengan Plt hanya dapat dilakukan bila ada pelanggaran berat atau pimpinan berhalangan tetap. Dua syarat itu, kata para kader, tak terjadi di Pasuruan.

Ketua Kosgoro Kabupaten Pasuruan Wahyudi mengatakan, langkah ini sebagai penodaan politik yang paling memprihatinkan.

“Dalam AD/ART dan Juklak Nomor 2 sudah jelas dan clear. Tapi tiba-tiba diubah tanpa pemberitahuan resmi. Saya anggap ini preseden buruk bagi Partai Golkar sendiri,” katanya, Selasa (21/10/2025).

Dia menyebut DPD Kabupaten Pasuruan sebenarnya sudah dua kali mengajukan usulan Musda ke tingkat provinsi dan pusat.

Usulan pertama 1 September untuk pelaksanaan 28 September, namun tak direspons. Usulan kedua diajukan untuk 25 Oktober, juga tanpa jawaban. Lalu tiba-tiba semua diganti Plt.