Jelang Pemilu Para Kades di Jember Diperiksa Polisi, Dewan: Jangan Timbulkan Kecurigaan Publik

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER- Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Tabroni, menanggapi puluhan Kepala Desa (Kades) di Jember yang mendadak diperiksa polisi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pemeriksaan tersebut menurutnya menimbulkan kecurigaan publik terhadap instansi kepolisian. Karena dilakukan pada masa kampanye pesta demokrasi.

"Banyak praduga prasangka karena mendekati Pilpres, sehingga banyak kepentingan politik yang masuk, itu tidak bisa dihindarkan," kata Tabroni.

Menurutnya, penyidik Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Jember harus profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap kades tersebut, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

"Menurut saya silahkan Polres melakukan pemeriksaan. Tetapi harus sesuai prosedur hukum dan perundang undangan yang berlaku," katanya melalui sambungan telepon, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Forum Civitas Academica Perguruan Tinggi Banyuwangi Serukan Pernyataan Sikap Jelang Pemilu 2024

Maka dari itu, Tabroni meminta penyidikan Pidsus Satreskrim Polres Jember harus tetap profesional dalam melakukan pemeriksaa terhadap kepala desa itu, tanpa intervensi kepentingan politik apapun.

"Harapan saya Polres tetap profesional, tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik," urai Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Kasat Reskrim Polres Jember AKP Abid Uwais Al Qarni, mengatakan pemeriksaan terhadap Kades itu tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024.

"Tidak ada hubungannya dengan Pemilu. Memang ada yang mempersepsikan politis mungkin karena waktu pemeriksaan ini bersamaan masa kampanye dan yang dipanggil jumlahnya banyak. Tapi, tidak betul asumsi itu," tanggapnya.

Baca juga: Sinyal Perombakan Pos Krusial Persija, Sosok Senior di Macan Kemayoran Bakal Tergantikan?

Abid mengatakan hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan korupsi anggaran desa, sehingga Kades diperiksa guna klarifikasi awal.

"Kemarin yang diperiksa ada tujuh desa. Untuk hari ini saya cek dulu yang diperiksa berapa. Kami mendapat banyak masuk laporan-laporan warga juga yang bersifat pengaduan masyarakat," dalihnya.

Abid menegaskan tidak semua Kades di 226 desa di Jember dipanggil semua. Kata dia, pemeriksaan itu, khusus yang ada aduan masyarakatnya.

"Tidak semuanya desa dipanggil. Hanya yang ada kaitan dengan pengaduan dan laporan masyarakat," ulasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)