Kenyamanan Diduga Dirampas Perusahaan, Warga Kedamean Pasuruan Tuntut Hak Hidup Sehat

Sementara itu, rapat audensi yang dipimpin Komisi III ini deadlock. Perselisihan antara warga dan perusahaan ini menemui jalan buntu. Dewan menilai perusahaan tidak ada itikad dan niat baik untuk menyelesaikannya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Yusuf Daniyal mengakui, dewan sebagai penengah. Hari ini, semua pihak dikumpulkan. Harapannya, mencari solusi yang terbaik terhadap persoalan ini.

“Tadi saya tegaskan, bukti bahwa ada debu sisa produksi yang mengotori pemukiman warga dan kebisingan itu ada, dan itu fakta diakui perusahaan. Tapi, saya minta komitmen mereka seperti apa, tidak ada jawaban pasti,” urainya.

Disampaikan dia, perusahaan tidak berani menjamin bahwa ke depan tidak akan lagi pencemaran. Ia yakin cerita dan keluhan warga ini tidak dimanipulasi.

“Saya yakin apa yang menjadi aspirasi ini apa adanya. Maka saya minta ketegasan perusahaan, dan perwakilan yang hadir dalam audensi tidak bisa memberikan garansi secara tegas untuk persoalan ini,” paparnya.

Menurut Daniyal, pihaknya belum memberikan rekomendasi atau kesimpulan apapun karena perusahaan belum ada sikap. Ia akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah - langkah lain untuk menyikapi persoalan ini.

“Kami akan koordinasi dengan pimpinan termasuk pemerintahan agar persoalan dugaan pencemaran sisa produksi perusahaan itu segera terselesaikan. Tidak merugikan warga Pasuruan,” jelasnya.

Padahal, dari data DLH, kebisingan yang dihasilkan dari mesin produksi itu melebihi ambang batas sesuai dengan uji lab terakhir. Itu menandakan bahwa operasional perusahaan mengganggu warga.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)