Diskusi Publik Bedah LKPJ Bupati Jember, Soroti Program Cacat Administrasi

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember menggelar dialog publik membedah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023.

Diskusi menghadirkan Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Ahmad Suryono bersama Pegiat Media Sosial, Rully Efendi.

Ketua Umum PC IMM Jember, Dwi Nauval Zakaria, mengatakan dialog publik ini, untuk melihat hasil kerja Bupati Hendy Siswanto selama tiga tahun memimpin.

"Untuk melihat transparansi pemerintahan Bupati, sejak 2021 hingga sekarang. Berapa banyak program yang terealisasi dan belum terealisasi," ujarnya, Selasa (28/5/2024).

Dengan membedah LKPJ Bupati Jember tersebut para mahasiswa akan dapat melihat kinerja Pemkab Jember selama tiga tahun terakhir.

Baca juga: Sempat Rusak Akibat Banjir Lahar Dingin, Jembatan Kloposawit Lumajang Akhirnya Bisa Dilewati

"Dari hasil dialog publik ini, memang banyak hal yang kami temukan dan penting dikonsumsi mahasiswa, sebagai bahan kajian ilmiah terutama kami anggota IMM," ulas Nauval.

Nauval mengungkapkan banyak sekali program pemerintah yang perlu dikaji secara ilmiah. Seperti pengadaan pabrik pupuk organik, pemberian beasiswa mahasiswa dan juga penanganan kemiskinan.

Baca juga: Suami Maia Estianty Mangkir di Sidang Korupsi Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta

"Sebenarnya dengan dialog publik ini, kami juga ingin tahu data dari akademisi, anggota legislatif dan juga praktisi media," ulasnya.

Hanya saja, kata dia, Alfian Andri Wijaya Anggota DPRD Jember yang sudah diundang pada dialog hari ini. Namun kader Partai Gerindra itu tidak dapat hadir."Karena tadi ada acara mendadak, di Jakarta," ucap Nauval.

Sementara Akademisi Unmuh Jember Ahmad Suryono mengatakan, selama Bupati Hendy menjabat banyak asas birokrasi ditabrak. Bahkan fungsi eksekutif tidak berjalan secara normal.

"Buktinya banyaknya keinginan eksekutif yang memang tidak diterima oleh legislatif. Artinya legislatif menganggap apa yang dilakukan eksekutif tidak berada di jalan yang tepat," katanya.

Pria yang jadi Dosen Fakultas Hukum Unmuh Jember menilai, kurangnya apresiasi DPRD Jember terhadap hasil kerja Pemkab, menandakan banyak program yang terkesan cacat administrasi.

Baca juga: Apdesi Jember Minta Bupati Segera Terbitkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Kades

"Atau melanggar hukum administrasi, apapun yang dimungkinkan hanya seperti titahnya raja. Apa yang saya mau, meskipun tidak sesuai postur APBD harus terlaksana," kata Suryono.

Suryono mengatakan, peran lembaga legislatif saat ini juga masih minim dalam mengawasi kinerja Bupati Hendy.

Contoh kasus program pembangunan jalan Ring Road di LKPJ itu. Namun hingga sekarang belum jelas titik koordinatnya di mana.