Kodim Bondowoso Kini Dipimpin Letkol Arh Achmat Yani, Ingatkan Netralitas TNI di Pilkada

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso - Kini Kodim 0822 Bondowoso dipimpin oleh Letkol Arh Acmad Yani, yang sebelumnya bertugas Kabag Binmat, Subdit Siasat dan Alut Sista, Pussen Arhanud, Bandung.

Sementara, pimpinan sebelumnya Letkol Arm Suhendra Chipta berpindah menjadi Waaslog Kodam II/Sriwijaya, Palembang.

Serah terima jabatannya telah dilakukan pada Jum'at (27/9/2024) lalu di Korem 083/Bdj Malang.

Untuk pisah sambut dengan seluruh jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Pendopo Ki Ronggo, pada Selasa (1/10/2024) malam.

Baca juga: Gelar Selamatan Desa, Masyarakat Bugeman Pertahankan Tradisi Ojung

Dalam kesempatan itu, mantan Dandim 0822, Letkol Suhendra Chipta menitipkan berbagai macam program yang telah dilaksanakan selama dirinya memimpin.

Selanjutnya, ia pun mengingatkan tentang pentingnya sinergitas TNI dalam turut serta mensukseskan Pilkada serentak yang sedang berlangsung saat ini.

Mengingat di pelaksanaan Pemilu Februari 2024 kemarin telah berhasil dilaksanakan dengam kondusif. 

Baca juga: Gelar Selamatan Desa, Masyarakat Bugeman Pertahankan Tradisi Ojung

"Kita sekarang suasana pilkada. Berkaca pada pemilu, mari sukseskan kembali. Karena kita sudah sukses pemilu. Ini tugas kita bersama. Bagaimana kita amankan," pesannya.

Sementara itu, Komandam Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Arh Achmad Yani mengatakan, dirinya siap untuk melanjutkan berbagai program yang sifatnya positif dan membangun Bondowoso.

Selain itu pihaknya siap untuk bersinergi dengan seluruh Forkopimda dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024.

Baca juga: Bertemu Petani Rumput Laut, Cabup Mas Rusdi Siap Selesaikan Persoalan Bantuan Alat dan Banjir

“Seluruh anggota TNI dan Polri siap mendukung Pilkada dalam rangka mengamankan Bondowoso," urai pria kelahiran 1 November 1982.

Untuk itu, pria asal Sulewesi Tenggara, Pulau Buton ini, mengingatkan agar TNI, Polri pegang teguh netralitas. Tidak boleh mendukung salah satu pasangan caalon.

Baca juga: Ikuti Pilkada Pasuruan, Dana Kampanye Masing-masing Paslon Nol Rupiah

Apabila ada yang tidak netral pihaknya akan memproses. Dan akan sanksi akan dijalankan utamanya di pihak militer. Bahkan bisa jadi pemecatan.

“Kalau kita misalnya seperti, didapati, terbukti, kita akan proses,” pungkanya. 

(Sinca Ari Pangistu/TribunJatimTimur.com)