Terancam Silpa, Tinggal Dua Bulan Serapan APBD Jember 2025 Baru 50 Persen 

Ringkasan Berita:

• Serapan APBD Jember 2025 baru mencapai 50 persen hingga 31 Oktober.
• Realisasi rendah terjadi pada proyek fisik dan program beasiswa.
• DPRD menilai kebiasaan pembangunan akhir tahun memperlambat serapan.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2025 masih rendah. Hingga akhir Oktober, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 50 persen dari total APBD sebesar Rp 4,6 triliun.

Ini diketahui dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (11/11/2025). Kebiasaan pengerjaan pembangunan terutama fisik di akhir tahun memperlambat serapan APBD.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyebut rendahnya realisasi anggaran terutama terjadi pada belanja proyek fisik.

Baca juga: Masalah Ekonomi, 4.610 Istri Gugat Cerai Suaminya di Jember

“Per 31 Oktober 2025 serapannya baru 50 persen. Rata-rata anggaran yang belum terserap itu untuk proyek pembangunan fisik,” ujarnya.

Menurut Widarto, sebagian besar proyek fisik masih dalam tahap pengerjaan. Pemerintah daerah baru akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai dan dilakukan pemeriksaan akhir.

“Programnya sedang dikerjakan, cuma anggarannya belum dikeluarkan. Bila pekerjaan selesai, menurut eksekutif serapannya pasti naik tajam,” tambahnya.

Baca juga: Ditahan karena Korupsi, Nama Dedy Setiawan Wakil Ketua DPRD Tetap ada di Pengesahan APBD Jember 2026

Widarto pesimis serapan anggaran dapat maksimal menjelang akhir tahun. Diamenilai waktu yang tersisa hanya dua bulan tidak cukup untuk mendorong realisasi optimal.

“Di beberapa OPD pasti akan terjadi Silpa. Contohnya program beasiswa, dari target 8.000 penerima hanya sekitar 7.180 yang lolos verifikasi. Artinya ada 800 kuota yang tidak terserap,” ungkapnya.

Dengan nilai beasiswa sekitar Rp 5 juta per penerima, terdapat sekitar Rp 4 miliar anggaran yang berpotensi menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Widarto menilai pola pelaksanaan proyek fisik yang selalu dimulai di akhir tahun turut memperlambat penyerapan.

Baca juga: APBD Jember 2025 Resmi Disahkan Sebesar Rp 4,6 Triliun, Berikut Rincian Penggunaannya 

“Harusnya pertengahan tahun pekerjaan fisik sudah berjalan, bukan baru dimulai menjelang akhir tahun,” kritik Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Pj Sekretaris Daerah Jember Jupriono, mengakui serapan anggaran tahun ini belum sesuai harapan. 

Dia mengatakan sebagian besar alokasi anggaran berada di empat organisasi perangkat daerah (OPD) besar, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, dan Dinas Kesehatan.

“Empat OPD itu saja anggarannya mencapai Rp 2,6 triliun. Kalau serapan mereka rendah, otomatis berpengaruh besar terhadap realisasi keuangan daerah,” jelasnya.

Jupriono menambahkan, mekanisme pembayaran proyek fisik dilakukan bertahap sesuai termin pekerjaan dan baru dibayarkan penuh setelah proses pemeriksaan (stock opname) selesai.

“Anggaran fisik pasti lebih besar dari keuangan. Karena pembayarannya bertahap dan lunas setelah pemeriksaan akhir,” terangnya.

(TribunJatimTimur.com)